Sentimen
Positif (97%)
2 Mei 2025 : 06.25
Informasi Tambahan

Event: Hari Buruh

Kab/Kota: Bekasi

Kasus: PHK

Tokoh Terkait

Minta Prabowo Sidak Pabrik di Bekasi, Buruh: “Perbudakan" Masih Terjadi Megapolitan 2 Mei 2025

2 Mei 2025 : 06.25 Views 24

Kompas.com Kompas.com Jenis Media: Metropolitan

Minta Prabowo Sidak Pabrik di Bekasi, Buruh: “Perbudakan" Masih Terjadi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Mei 2025

Minta Prabowo Sidak Pabrik di Bekasi, Buruh: “Perbudakan" Masih Terjadi Penulis JAKARTA, KOMPAS.com -  Seorang buruh asal Bekasi , Zaenal (44), mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun langsung memeriksa kondisi kerja di pabrik-pabrik, terutama di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Desakan ini disampaikan saat aksi Hari Buruh 2025 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Zaenal mengapresiasi rencana Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, namun menurutnya, tindakan nyata seperti inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan jauh lebih berdampak. “Saya setuju. Tapi, lebih setuju lagi kalau ada sidak di tiap-tiap perusahaan, itu lebih mengena lagi,” ujar Zaenal. Ia mengungkapkan, bahwa praktik-praktik yang disebutnya sebagai “perbudakan” masih banyak ditemukan di sejumlah pabrik di Bekasi. Buruh kerap bekerja lebih dari delapan jam tanpa uang lembur, menerima upah sangat rendah, dan tidak mendapat jaminan kesehatan yang layak. “Buruh di bawah posisi upah rendah, kesehatan yang tidak layak,” ucapnya. Zaenal juga menyoroti diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja. Banyak lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) diminta melamar pekerjaan menggunakan ijazah SMP agar bisa digaji lebih murah. “Perbudakan kesejahteraan dan masa depan mereka yang tidak jelas. Sekolah sampai STM, mereka tidak boleh melamar pekerjaan dengan ijazah STM atau SMA sederajat, harus pakai ijazah SMP supaya gajinya lebih rendah,” katanya. Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh 2025 di Lapangan Monas, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi keluhan utama kalangan pekerja. Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk mencegah praktik pemecatan semena-mena oleh perusahaan. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Sentimen: positif (97%)