Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu? Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hadiah berupa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional kepada kaum buruh. Hadiah tersebut diumumkan Prabowo di tengah masifnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi serta persoalan rendahnya upah buruh di Tanah Air. Rencana ini diharapkan menjadi angin segar. Apalagi hadiah spesial ini langsung diumumkan Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. "Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk sebuah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo dalam pidatonya di perayaan May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Apa itu Dewan Kesejahteraan Buruh? Soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dia wacanakan, Prabowo menjelaskan bahwa dewan itu adalah kelompok berisi pimpinan serikat buruh di Indonesia. Meski begitu, Prabowo belum merincikan organisasi buruh mana saja yang akan terlibat di dalamnya. Kepala Negara juga belum menjabarkan secara perinci soal perwakilan pemerintah yang akan masuk struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. "Yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia," ujar Prabowo. Nantinya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini juga akan ditugaskan Prabowo untuk mencari cara menghapus outsourcing. Sebab, Prabowo menginginkan agar sistem kerja outsourcing bisa dihapuskan. Adapun penghapusan outsourcing juga telah disuarakan massa serikat buruh selama bertahun-tahun. "Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan (Buruh) Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing," ucap dia. Selain itu, Prabowo juga akan menugaskan dewan tersebut untuk memantau dan mempelajari keadaan buruh. Menurut Prabowo, hasil pantauan terkait kondisi buruh itu akan disampaikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional kepadanya. "Dan memberi nasihat kepada presiden, mana undang-undang yang enggak beres yang enggak melindungi buruh, mana regulasi yang enggak bener," ungkap Prabowo. Apabila dirasa ada aturan yang tak berpihak ke buruh, kata Prabowo, tentunya pemerintah akan memperbaikinya. "Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian," kata Prabowo. Diharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini dapat betul-betul mensejahterakan kaum buruh karena diisi oleh para pimpinan serikat buruh. Sebab, sudah banyak korban PHK dan upah minimum yang rendah di Indonesia sejak awal tahun 2025. Setidaknya ada 18.610 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Februari 2025. Berdasarkan laman resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang. Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja. Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja. Jumlah ini belum menghitung PHK yang tidak dilaporkan perusahaan ke Kemenaker. Angka PHK sampai dengan Februari 2025 ini melonjak tajam bila dibandingkan dengan jumlah PHK yang dilaporkan pada sebulan sebelumnya, yaitu Januari 2025, dengan jumlah korban PHK sebanyak 3.325 orang. Dengan demikian, ada kenaikan jumlah PHK dalam sebulan, di mana jumlah korban PHK pada Februari 2025 sebanyak lebih dari empat kali lipat dari angka PHK pada Januari 2025. Bukan hanya dari jumlah PHK, tetapi upah minimum bagi para buruh di Indonesia cukup memprihatinkan. Jika merujuk negara lain, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2025. Hal ini berdasarkan data Velocity Global, yang merupakan platform kerja global yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut, membayar, dan mengelola kemampuan pekerja di 185 negara. Indonesia menempati urutan ke-10 sebagai negara dengan upah minimum terendah. Disebutkan, upah minimum bulanan di Indonesia bervariasi menurut provinsi, berkisar dari 133 dollar AS atau Rp 2.164.575 di Jawa Tengah hingga 331 dollar AS atau Rp 5.387.025 di DKI Jakarta. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.