TRIBUNNEWS.COM - Iran mengecam sebagai "terorisme ekonomi" atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Republik Islam, Kamis (1/5/2025).

Kecaman ini disampaikan beberapa hari sebelum putaran perundingan nuklir berikutnya antara musuh bebuyutan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya AS “untuk mengganggu hubungan persahabatan dan hukum antara negara-negara berkembang melalui terorisme ekonomi.”

Dilansir Al Arabiya, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “bukti nyata dari pendekatan yang kontradiktif dari para pengambil keputusan Amerika dan kurangnya niat baik serta keseriusan mereka dalam memajukan jalur diplomasi.”

Pada Rabu (30/4/2025), AS mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan yang berkantor pusat di luar Iran yang terlibat dalam penjualan minyak Iran.

"Selama Iran berupaya menghasilkan pendapatan dari minyak dan petrokimia untuk mendanai kegiatan-kegiatan destabilisasinya, dan mendukung kegiatan-kegiatan teroris dan proksi-proksinya, Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban Iran dan semua mitranya yang terlibat dalam penghindaran sanksi," ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, Rabu.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden AS Donald Trump telah menerapkan kembali kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencerminkan pendekatannya selama masa jabatan pertamanya, sembari menyerukan dialog.

Pada Maret 2025, ia mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang memiliki keputusan akhir dalam kebijakan utama negara, mendesak perundingan dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, serta menerapkan kembali sanksi yang keras, yang mendorong Republik Islam itu untuk menarik kembali komitmennya.

Pembicaraan dengan Kekuatan Eropa

Iran akan mengadakan perundingan di Roma pada Jumat (2/5/2025) dengan pihak-pihak Eropa terkait kesepakatan nuklir.

Teheran telah mengusulkan pertemuan dengan Inggris, Prancis, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, yang berpegang teguh pada kesepakatan 2015 yang dimaksudkan untuk mengekang aktivitas nuklir Iran, yang gagal pada tahun 2018 ketika Presiden AS Donald Trump meninggalkannya selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

"Menurut pendapat saya, ketiga negara Eropa telah kehilangan peran mereka (dalam masalah nuklir) karena kebijakan yang salah yang telah mereka ambil."

"Tentu saja, kami tidak menginginkan ini dan siap untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka di Roma," kata Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi kepada media pemerintah.

Diberitakan Dawn, tindakan AS pada hari Rabu adalah langkah terbaru yang menargetkan Teheran sejak Trump memulihkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran, yang mencakup upaya untuk menekan ekspor minyaknya hingga nol dan membantu mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan sanksi baru AS selama negosiasi mengirimkan "pesan yang salah".

Tindakan ini dilakukan setelah AS memulai kembali perundingan dengan Iran mengenai program nuklirnya.

Para negosiator AS dan Iran akan bertemu lagi di Roma pada Sabtu (3/5/2025).

(Tribunnews.com/Nuryanti)