TRIBUNNEWS.COM - Selama hampir tiga bulan lamanya, Israel memblokade bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Jalur Gaza.

Alasannya adalah untuk menekan Hamas agar segera membebaskan para sandera.

Padahal, bencana kelaparan di Gaza sudah berada di depan mata.

Salah seorang warga Gaza, Imam Rajab sebagai salah satu contoh nyata bahwa bencana kelaparan sudah terjadi di wilayah kantong tersebut.

Ia terlihat duduk di tenda pengungsian dengan menyaring gumpalan tepung melalui saringan berulang kali.

Dia menemukan setengah kantong tepung di tempat sampah. Kantong itu dipenuhi hama dan menunjukkan tanda-tanda kontaminasi yang jelas.

Namun, itu tetap harapan terbaik Rajab untuk memberi makan dan menjaga keenam anaknya tetap hidup.

Jadi, dia menyaring tepung sekali lagi untuk membuat roti.

"Anak-anak saya muntah setelah memakannya. Baunya sangat menyengat," kata Rajab, dikutip dari CNN.

"Tapi apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa yang akan saya berikan kepada anak-anak saya kalau bukan ini?" lanjutnya.

Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan minggu ini bahwa gudang-gudangnya kini kosong; dapur umum yang masih beroperasi sangat membatasi persediaan terakhir mereka; dan sedikit makanan yang tersisa di pasar-pasar Gaza kini dijual dengan harga selangit yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang.

Sekantong tepung terigu kini harganya setara dengan $100 atau setara dengan Rp1,6 juta.

Kasus kekurangan gizi akut pada anak juga meningkat pesat, salah satu tanda pasti akan datangnya bencana kelaparan.

Hampir 3.700 anak didiagnosis bulan lalu, meningkat 82 persen dari Februari, menurut PBB.

Organisasi-organisasi bantuan yang pernah menjadi jawaban atas krisis pangan yang telah melanda Gaza selama perang hampir 19 bulan ini kini juga kehabisan jawaban.

Berdiri di gudang kosong, koordinator darurat WFP di Gaza Yasmin Maydhane mengatakan persediaan organisasinya telah “habis”.

"Kita sekarang berada dalam posisi di mana lebih dari 400.000 orang yang menerima bantuan dari dapur umum kami – yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi masyarakat – justru mengalami kesulitan," katanya.

Jika Israel mau membuka gerbang menuju Gaza, WFP mengatakan siap untuk menyalurkan bantuan yang cukup ke Gaza untuk memberi makan seluruh penduduk hingga dua bulan.

UNRWA, badan utama PBB yang mendukung warga Palestina, mengatakan memiliki hampir 3.000 truk berisi bantuan yang menunggu untuk menyeberang ke Gaza.

Keduanya membutuhkan Israel untuk mencabut blokadenya agar bantuan tersebut dapat masuk.

Sementara kondisi di Gaza memburuk, Israel sejauh ini belum memberikan indikasi apa pun bahwa mereka berencana melakukan tindakan apa pun untuk mencegah kelaparan parah.

Eropa Desak Israel Buka Blokade

Negara-negara di Eropa – termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris – telah mengeluarkan desakan kepada Israel untuk segera membuka blokade.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy menegaskan kembali kekhawatirannya mengenai blokade Israel terhadap pengiriman bantuan.

"Blokade yang dilakukan Israel saat ini terhadap bantuan yang diperlukan ke Gaza sangat mengerikan. Penderitaannya sangat parah. Kebutuhannya sangat besar. Hilangnya nyawa sangat ekstrem," kata Lammy, dikutip dari Anadolu.

Lammy mengingatkan bahwa bersama dengan Jerman dan Prancis, mereka mengutuk blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ia juga mengingat bahwa Inggris memutuskan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel setelah ia menjabat.

Lammy mengatakan ada risiko yang jelas terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional.

Meskipun Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspornya ke Israel pada September 2024, keputusan tersebut secara khusus mengecualikan komponen yang terkait dengan program F-35.

Lisensi yang dihentikan mencakup suku cadang untuk pesawat nirawak, helikopter, dan sistem pesawat militer.

Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya, jet F-35 Israel – banyak di antaranya dirakit sebagian menggunakan komponen Inggris – telah memainkan peran utama dalam pemboman di Gaza.

Lammy juga menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap hukum humaniter internasional dan dukungan berkelanjutan kepada organisasi-organisasi seperti Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional.

(*)