Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia bila mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate USD3,65 per kapita per hari.

Jika mengacu pada international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau setara 3,7 juta orang saja. Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar USD3,65 per kapita per hari sebesar 44,47 juta orang atau setara 15,6 persen.

Sementara itu, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto sebesar USD4.580 per kapita.

Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran USD6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3 persen dari total penduduk.

Dibanding negara tetangga, jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 itu peringkat kedua setelah Laos yang sebesar 68,5 persen. Negeri tetangga, Malaysia hanya memiliki penduduk miskin 1,3 persen, Thailand 7,1 perseb, Vietnam 18,2 persen dan Filipina 50,6 persen.

Respons BPS

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai standar kemiskinan Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia hanya sebagai rujukan. Pemerintah tidak harus menerapkan standar tersebut.