Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai, rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak bandel ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Ia mengingatkan, negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa, bahkan warga negaranya diharusnya mengikuti wajib militer . "Jangan terlalu berlebihan, ya. Ini ingat, ya, di negara yang maju itu, semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Singapura, Korea, semua," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Agus menuturkan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru. Ada banyak instansi maupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan TNI terkait hal ini. PT Bukit Asam misalnya, mengirim karyawan baru untuk dididik terlebih dahulu di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam). Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara dua instansi. Adapun biayanya disesuaikan dengan anggaran (bujet) perusahaan maupun instansinya. "Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini, materinya apa saja," ucap Agus. Agus menyampaikan, materi yang dilatih pun dirapatkan terlebih dahulu. Kebanyakan instansi memilih pelatihan disiplin bangun pagi hingga memanfaatkan waktu secara efisien. "Kebanyakan disiplin bangun pagi. Bagaimana cara membersihkan tempat tidur. Sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama, sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien," ucapnya. "Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir tidak. Seperti itu, lah," jelas Agus. Dengan begitu, karyawan baru diharapkan akan mampu bekerja efisien, sekaligus menanamkan loyalitas kepada perusahaan. "Apabila selesai dididik di kita, dia masuk ke perusahaan itu bisa lebih efektif efisien bekerjanya. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian dia kita juga kita beri materi bela negaranya, loyalitas kepada pimpinan, kepada bawahan," tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Dedi menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota. "Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi, dilansir dari Antara, Senin. Dedi mengungkapkan, tiap siswa akan mengikuti program itu selama 6 bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Terkait kriterianya, siswa yang dikirim ke barak adalah tukang mabuk, tukang tawuran, dan tukang main Mobile Legends. "Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.