TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan setelah melontarkan wacana kebijakan KB vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Wacana ini disampaikan Dedi sebab ia menyoroti banyaknya keluarga yang tak mampu memiliki banyak anak.

Dedi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

Ia pun menyebut, ke depannya seluruh bantuan dari pemerinah akan diintegrasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga."

"Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga," urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan mengapa bantuan dari pemerintah bisa terpusat pada keluarga yang sama.

Selama ini, kata dia, banyak bantuan yang diterima keluarga tak mampu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) hingga perumahan sederhana.

Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu.

Kata Dedi, sekarang ini bantuan melahirkan sudah naik kelas, yakni dengan proses caesar.

Sementara, biaya proses melahirkan dengan caesar bisa menelan biaya hingga Rp25 juta.

"Karena variabelnya (bantuan yang diterima) banyak, dia dapat PIP, bantuan perumahan, besok lagi caesar."

"Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelas caesar, (biayanya) Rp25 juta," jelas Dedi.

Dedi pun menyayangkan jika uang senilai Rp25 juta diberikan kepada keluarga yang sama untuk bantuan melahirkan.

Pasalnya, kata dia, uang tersebut jika dikumpulkan bisa digunakan untuk membangun rumah sederhana bagi keluarga tak mampu.

"Masa harus terus-terusan Rp25 juta untuk melahirkan? Itu bisa buat bangun rumah," katanya.

Atas hal itu, Dedi pun mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki banyak anak jika tak bisa menafkahi.

"Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi," tegas dia.

Janjikan Insentif bagi yang Melakukan Vasektomi hingga Pihak Desa

Wacana Dedi Mulyadi terkait vasektomi juga diiringi janji pemberian insentif terhadap suami yang bersedia hingga pihak desa.

Dedi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

Dedi menyebut insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

"Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain," jelas Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

"Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar."

"Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal," lanjut dia.

Ketika ditanya mengapa mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos, Dedi kembali menyinggung sebagian besar keluarga tak mampu memiliki banyak anak.

Ia berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

"Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin," pungkasnya.

DPRD Jabar Dukung

Mengenai wacana vasektomi bagi penerima bansos yang disampaikan Dedi Mulyadi, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar fraksi PKS, Siti Muntamah, memberi dukungan.

Siti menyebut, selama ini angka kelahiran di Jabar relatif tinggi. Tetapi, kata dia, ada beberapa catatan, mulai dari angka kematian ibu dan anak, kemiskinan, hingga anak terlantar.

"Tidak masalah anaknya banyak, tapi perhatikan layanan kesehatan dan pendidikannya, jangan sampai anak 10, anaknya malah disuruh jualan di perempatan, kemudian bapaknya tidak kerja," ujar Siti Muntamah, Rabu.

Selain itu, imbuh dia, selama ini yang selalu didorong melakukan KB adalah para ibu-ibu.

Karena itu, Siti menilai wacana vasektomi untuk bapak-bapak penerima bansos, sebagai hal positif.

"Saya pikir ini sangat bagus untuk melakukan percepatan, kan selama ini yang dilakukan BKKBN penyisiran oleh relawan agar masyarakat ber-KB, tapi itukan lama karena diminta sukarela, tapi kalau sekarang ada barter positif, semoga ini bisa menurunkan kemiskinan di Jabar," tutur dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Anggota DPRD Jabar Siti Muntamah Dukung Kebijakan Soal Penerima Bantuan Pemerintah Harus Ikuti KB

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman/Seli Andina)