TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya bakal memberikan pendidikan kepada para pelajar di Jawa Barat yang masuk kategori nakal untuk dibina TNI.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini kemudian mengungkapkan kriteria mana saja yang berpotensi akan dibawa ke barak TNI.

Salah satu di antaranya, jelas KDM, yaitu mereka yang sering tawuran hingga Mobile Legend.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend yang kalau malam, kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan."

"(Siswa) yang melakukan pengancaman, di sekolah bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya," ucap KDM.

Ia menargetkan, pendidikan tersebut akan dimulai pada awal Mei mendatang.

Beberapa daerah yang dimungkinkan akan menerapkan konsep itu, seperti Kota Bandung hingga Kabupaten Purwakarta.

Akan tetapi, perihal dengan mekanisme dan kewenangannya akan diserahkan kepada bupati dan wali kota setempat, bukan hanya pada gubernur.

"Memang kewenangannya ada di bupati/wali kota juga bukan hanya di provinsi. Nah ada di, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung."

"Tapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya sudah telepon saya, sudah siap, untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed 9 Pasopati."

"Kemudian Kabupaten Cianjur sudah siap, nanti malam saya cek lagi yang bupati/wali kotanya memiliki kesiapan," jelas KDM.

Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah menjalin kerja sama dengan Mabes TNI AD hingga kepolisian untuk menyukseskan program pendidikan terhadap pelajar di Jabar.

Menurutnya, setiap kepala daerah, termasuk di kabupaten, wali kota di Jawa Barat juga sudah bersinergi dengan jajaran aparat penegak hukum di wilayahnya.

Oleh sebab itu, KDM menyebut hal itu tak akan menimbulkan suatu masalah.

"Kita kan sudah ada MOU dengan mabes TNI AD. Kita juga akan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam."

"Bupati/wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres, Dandim, dan batalyon-batalyon setiap daerah. Enggak ada problem," terangnya.

Mabes TNI Buka Suara

Markas Besar TNI Angkatan Darat mengatakan, akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi bahwa akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah," kata Wahyu saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa.

"Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," lanjutnya.

Terkait dengan tempat pelaksanaannya, Wahyu mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.

Akan tetapi, Wahyu mengakui bahwa pelaksanaannya belum mencakup semua wilayah di Jabar.

Sedangkan untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim, sambungnya, tentunya sesuai yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yakni dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor, dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku.

"Jadi sekali lagi, untuk penentuan ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orang tua masing-masing siswa," ungkapnya.

Menurutnya, terkait program, secara umum seperti yang sudah disampaikan KDM, yaitu pembinaan karakter bagi siswa-siswa yang memiliki sikap perilaku negatif, meliputi pendidikan etika, pengetahuan, pertanian dan kedisiplinan.

Sedangkan waktu pembinaannya, akan ditentukan setelah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pemprov Jabar.

"Sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah dikomunikasikan secara teknis antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar," ucap Wahyu.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki)