TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional pada Kamis 1 Mei 2025 akan diwarnai dengan konvoi atau iring-iringan 15.000 sepeda motor yang berangkat dari Jakarta Utara menuju lokasi acara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Konvoi 15.000 sepeda motor ini akan diikuti oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, bersama dengan serikat pekerja yang lain. Pergerakan konvoi akan dimulai sekitar pukul 06.00 pagi.

Giat rencana ini disampaikan oleh Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers peringatan May Day di DPP KSPSI, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

"Pak Jumhur akan berangkat naik motor dari Jakarta Timur, gabung dengan Jakarta Utara kurang lebih motor ini ada 15.000, pagi-pagi, jam 6-an kurang lebih akan berangkat menuju Monas dengan 15.000 motor," kata Arif.

Untuk massa urun rembuk yang dinakhodai KSPSI, diikuti oleh KSBSI, KBMI, KSPN, SARBUMUSI, hingga federasi non konfederasi. Total massanya mencapai 60.000 orang.

Selain dengan konvoi motor, mereka akan berangkat dari beberapa wilayah utama, yakni 15.000 orang dari Jakarta, 12.000 orang dari Banten, dan sekitar 20.000 orang dari Jawa Barat dengan 3.000 bus dan mobil.

Massa konvoi sepeda motor ini nantinya akan bergabung dengan serikat pekerja lain di Monas. Total buruh lintas serikat pekerja yang akan hadir dalam acara ini diperkirakan mencapai 150.000 orang.

"Massa dari kami, dari gabungan dari kami namakan ini forum urun rembuk massa dari kami kurang lebih 60.000 dari berbagai daerah terutama dari Banten ada 12.000, dari DKI ada 15.000 Jawa Barat ada 20.000 kurang lebih ya," jelas Arif.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan memberikan pidato dalam peringatan May Day di Monas sekitar pukul 10.00-11.00 WIB.

Dalam May Day tahun ini, KSPSI khususnya akan membawa beberapa tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, meminta pemerintah menyempurnakan UU Ketenagakerjaan khususnya penghapusan outsourcing yang bukan pada tempatnya, memperbaiki pesangon, upah layak serta pengakuan terhadap keberadaan pengemudi ojek daring.

Kedua, meminta pemerintah segera menerbitkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Ketiga, segera meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap.

Keempat, membentuk Satgas PHK sebagai antisipasi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

"Karena itu ini adalah momen sejarah bagi gerakan buruh Indonesia yang memberikan harapan terang bagi kesejahteraan buruh dan kebangkitan industri di Indonesia," kata Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.