Sentimen
Informasi Tambahan
Grup Musik: APRIL
Kab/Kota: bandung, Depok
Tokoh Terkait
Dedi Mulyadi Sebut Suami yang Divasektomi Dapat Insentif Rp 500.000 Megapolitan 29 April 2025
Kompas.com
Jenis Media: Metropolitan
/data/photo/2025/04/29/68108e03d6da0.jpeg?w=400&resize=400,225&ssl=1)
Dedi Mulyadi Sebut Suami yang Divasektomi Dapat Insentif Rp 500.000 Tim Redaksi DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan adanya pemberian insentif bagi suami yang melakukan vasektomi . “Nanti ada kegiatan vasektomi dan yang vasektomi dikasih insentif Rp 500.000 oleh gubernur,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025). Dedi meyakini, vasektomi juga akan membantu mengurangi angka kemiskinan warga Jawa Barat. Hal itu dilihat dari temuan dan laporan yang diterimanya bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari dua orang. “Banyak banget orang yang minta tolong ke saya untuk biaya lahiran. Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, bisa Rp 15-25 juta karena rata-rata sesar. Dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” kata Dedi. Padahal, kesiapan menikah juga harus termasuk kemampuan orangtua dalam membiayai berbagai kebutuhan termasuk kehamilan dan kelahiran. “Saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan,” ucap dua. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan wacana kebijakan yang menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai prasyarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan. Dimulai dari beasiswa pendidikan, hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan Pemprov Jawa Barat. Menurut Dedi, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah, termasuk yang berasal dari provinsi, dapat didistribusikan secara lebih adil dan merata. Selama ini, dia melihat adanya kecenderungan bahwa bantuan, baik di bidang kesehatan, kelahiran, maupun bantuan lainnya, seringkali terpusat pada kelompok atau keluarga yang sama. “Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga-keluarga itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” jelas Dedi di Bandung, Senin (28/4/2025) dikutip dari Antara. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: positif (100%)