JAKART A- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan pemutihan bagi pajak kendaraan bermotor. Ia menyatakan pihaknya akan fokus mengejar penunggak pajak yang telah menikmati fasilitas yang disediakan negara tanpa memenuhi kewajibannya.

"Sudah menerima fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa tidak mau bayar pajak?" tegas Pramono saat menghadiri acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu, di Jakarta.

Menurut Pramono, tugas pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, seperti pemutihan ijazah untuk yang kurang mampu, bukan untuk mereka yang memiliki kendaraan bermotor namun tidak membayar pajak.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penunggak pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan lebih dari satu, seperti mobil kedua atau ketiga, yang seharusnya tidak layak menerima keringanan pajak.

Pramono menambahkan, pihaknya akan tegas mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor. Selain karena mereka tidak memenuhi kewajiban, mereka juga sudah menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

"Bagi yang punya mobil tapi tidak mau bayar pajak, saya tidak akan memberi pemutihan. Saya akan terus mengejar mereka," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kalangan miskin, mengingat adanya ketimpangan sosial yang cukup besar antara golongan kaya dan miskin di Jakarta.

Pramono mengungkapkan bahwa salah satu fokus pemerintahannya adalah membantu masyarakat kecil dengan kebijakan seperti pemutihan ijazah, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar, serta apartemen dengan harga di bawah Rp650 juta.

"Di Jakarta, saya lebih memprioritaskan mereka yang membutuhkan kemudahan, terutama rakyat yang kurang mampu," ujarnya.