Rencana Study Tour SMK di Bekasi ke Bali Tuai Polemik, Apa Penyebabnya? Editor JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana kegiatan study tour ke Bali oleh SMK Karya Pembaharuan di Kabupaten Bekasi menuai polemik setelah seorang wali murid mengadu langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi . Rencana perjalanan yang mematok biaya Rp 5-6 juta per siswa itu dianggap memberatkan sebagian orang tua murid. Terlebih, sudah ada larangan kegiatan itu. Keluhan muncul dari seorang ibu yang menyampaikan bahwa study tour ke Bali memerlukan biaya cukup besar sehingga memunculkan iuran bulanan yang wajib dibayarkan sejak awal masuk sekolah. "Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak," ujar ibu tersebut saat berbicara langsung kepada Dedi Mulyadi, dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, @dedimulyadi71. Wali murid SMK itu mengaku, diminta membayar iuran Rp 150.000 per bulan selama tiga tahun untuk kegiatan akhir tahun, di luar SPP bulanan. "Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya," kata ibu itu. Seorang siswa kelas III di SMK Karya Pembaharuan membantah angka yang disebutkan sang ibu. Menurutnya, biaya yang dibebankan sebenarnya tidak sampai Rp 6 juta. "Enggak segitu, sekitar Rp 3 juta, itu salah infonya," ujarnya kepada Kompas.com saat ditemui di sekolah. Sementara itu, Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, mengaku telah dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat terkait polemik tersebut. "Saya lagi di jalan, mau ke kantor KCD, dipanggil, nanti ya," kata Tetuko saat dihubungi pada Jumat (25/4/2025). Mendengar langsung keluhan dari warga, Gubernur Dedi Mulyadi meminta agar rencana study tour ke Bali segera dibatalkan. Ia menegaskan bahwa izin kegiatan sekolah berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Oke, untuk SMK KP Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi. Dedi juga memastikan akan menindaklanjuti keluhan tersebut. "Oke nanti, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan," tambahnya. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi biaya di lembaga pendidikan serta perlunya kebijakan study tour yang mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tuamurid. Terlebih kasus serupa juga pernah terjadi di salah satu sekolah kawasan Depok, Jawa Barat. Adapun tujuan dari study tour sekolah itu juga ke kawasan Bali. (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Larissa Huda) Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.