Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang sekolah membersihkan sisa makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan untuk mencegah keracunan berulang seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

BGN mewajibkan agar sisa makanan MBG dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), bukan di sekolah.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan tersebut muncul setelah timnya melakukan tinjauan langsung ke lokasi kejadian di Cianjur. Ia menyayangkan sisa makanan yang menjadi objek dugaan keracunan sudah dibuang sebelum dapat diambil sampel untuk uji laboratorium.

"Sisa makanan yang diduga jadi penyebab keracunan sudah dibersihkan di sekolah, jadi kami tidak sempat mengambil sampelnya. Maka dari itu, SOP kami ubah: mulai sekarang sisa makanan wajib dibawa ke SPPG untuk dianalisis," ujar Dadan di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Dadan menegaskan, BGN melakukan evaluasi setiap hari pukul 16.00 WIB untuk memantau jalannya program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 3 juta anak melalui 1.079 SPPG di seluruh Indonesia.

"Kami ingin zero incident, tapi dengan jumlah layanan sebesar itu, pasti ada tantangan. Karena itu, perbaikan SOP dilakukan terus menerus," tegasnya seperti dikutip dari Antara.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, BGN juga akan melakukan pelatihan ulang untuk seluruh pegawai SPPG, khususnya di wilayah Cianjur, pada akhir pekan mendatang.

"Program MBG di Cianjur sudah berjalan sejak 15 Januari 2024. Kami nilai perlu penyegaran ulang, maka Sabtu-Minggu ini kita adakan pelatihan bagi seluruh tim," lanjut Dadan.

Selain memperbarui SOP penanganan sisa makanan, Dadan juga memberikan dua catatan penting bagi pengelola MBG. Pertama, penggunaan wadah makanan berbahan plastik harus dihentikan dan diganti dengan material yang lebih aman, seperti stainless steel. Kedua, alur masuk dan keluar bahan makanan di dapur SPPG harus dipisahkan untuk mencegah kontaminasi silang.

Dadan memastikan, BGN berkomitmen memperketat pengawasan dan memperkuat pelatihan demi menciptakan sistem pangan sekolah yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya ingin menyelesaikan kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat dan terpercaya ke depan," tutupnya.