TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pendaftar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta membludak.

Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget.

“Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

“Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

“Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

Dengan mekanisme rekrutmen yang transparan dan syarat yang makin dipermudah, Pramono berharap, setiap pelamar mempunyai peluang yang sama dalam proses rekrutmen ini.

“Memang mekanismenya sata ubah lebih transparan, lebih terbuka, SD pun bisa sehingga demikian bisa memberikan ruang orang bekerja di Jakarta,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pelamar PPSU kian membludak, Balai Kota Jakarta pun diserbu masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini.

Seperti yang terlihat pada Rabu kemarin dimana antrean panjang mengular hingga ke area luar Balai Kota Jakarta.

Mengenakan pakaian rapi sambil menenteng map coklat, para pelamar tampak sabar mengantre menunggu giliran untuk menyerahkan berkas lamaran.

Mereka datang daei berbagai latar belakang, ada yang benar-benar baru lulus, namun tak sedikit pula yang ingin banting setir jadi PPSU lantaran tak puas dengan pekerjaan mereka sekarang.

Namun yang jelas tujuan mereka hanya satu, yaitu memperbaiki nasib keluar mereka.

Gaji dan Tunjangan PPSU

Gaji petugas PPSU di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

Selain gaji pokok, petugas PPSU juga memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).

Untuk gaji PPSU Jakarta 2025, sesuai dengan Pergub yang berlaku, gaji tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang berkisar di angka Rp5,3 juta per bulan.

Namun, besaran gaji ini dapat berubah setiap tahunnya tergantung kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

Selain itu, PPSU juga berhak atas berbagai tunjangan yang setara dengan hak-hak pekerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan THR.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci