Sudah Mengadu ke Dewan hingga Wamen Turun Tangan, tapi Ijazah 12 Mantan Karyawan Masih Ditahan Perusahaan Travel Tim Redaksi PEKANBARU, KOMPAS.com – Sebanyak 12 mantan karyawan sebuah perusahaan tour and travel di Kota Pekanbaru, Riau, hingga kini belum mendapatkan kembali ijazah mereka yang ditahan oleh pihak perusahaan. Padahal, mereka sudah melapor ke wakil rakyat hingga Wakil Menteri Tenaga Kerja pun turun tangan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, mengungkapkan bahwa para mantan karyawan tersebut sebelumnya telah menyampaikan pengaduan kepadanya. "Masalah ini sudah banyak yang menyelesaikan, tapi tidak terselesaikan. Makanya setelah mendapat pengaduan, saya sebagai wakil rakyat turun ke perusahaan," kata Zulkardi kepada  Kompas.com , Kamis (24/4/2025). Awalnya hanya empat orang yang mengadu, namun jumlahnya bertambah menjadi 12 orang. DPRD sempat memfasilitasi mediasi dengan pihak perusahaan, tetapi hasilnya nihil. "Kita lakukan mediasi, tapi tak membuahkan hasil," ucap Zulkardi. Persoalan ini bahkan menjadi perhatian Wakil Menteri Tenaga Kerja ( Wamenaker ) Immanuel Ebenezer Gerungan yang datang langsung ke lokasi melakukan inspeksi mendadak, Rabu (23/4/2025). Namun, kedatangan Wamenaker diabaikan oleh pihak perusahaan. "Begitu juga, Wamen datang tak dihargai. Mereka tidak mau menemui Wamen. Akhirnya Wamen mengintruksikan Dinas Tenaga Kerja agar ijazah 12 mantan karyawan dapat dikembalikan," ujar Zulkardi. Pihak perusahaan baru bersedia ditemui setelah Wamenaker pergi. Zulkardi yang ikut mendampingi Kepala Disnakertrans Riau Boby Rachmat, kembali melakukan mediasi di ruangan pimpinan perusahaan, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. "Kemarin kita sudah mediasi di atas (ruangan pimpinan perusahaan), tapi tak ada hasil juga. Padahal, saya ada ambil dokumentasi pertemuan, saya tanyakan lagi kepada kawan-kawan mantan pekerja, ini siapa? Mereka mengaku itu adalah bosnya. Yang cewek ini siapa? Mereka bilang yang memberikan gaji kami katanya. Apalagi yang mesti ditutupi. Ini sangat mempersulit," ungkapnya. Zulkardi menekankan bahwa penahanan ijazah menghambat mantan karyawan untuk mendapatkan pekerjaan baru. "Kasihan mereka. Sekarang mereka menganggur. Salah satu syarat untuk bekerja itu kan harus ada ijazahnya. Sekarang ijazah mereka yang asli tidak ada. Ini cambuk bagi saya sebagai wakil rakyat. Ini akan terus kita kawal sampai tuntas," tegas Zulkardi. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi dan masih enggan diwawancarai oleh media. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.