Sentimen
Negatif (79%)
23 Apr 2025 : 11.25
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Lombok, Mataram

Kasus: kekerasan seksual

Modus Pimpinan Ponpes di NTB Cabuli Santriwati, Korban Berani Lapor seusai Nonton Film Walid - Halaman all

23 Apr 2025 : 11.25 Views 11

Tribunnews.com Tribunnews.com Jenis Media: Regional

Modus Pimpinan Ponpes di NTB Cabuli Santriwati, Korban Berani Lapor seusai Nonton Film Walid - Halaman all

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial AF diduga mencabuli para santriwatinya.

Para korban berani melapor setelah menonton serial drama Malaysia berjudul 'Bidaah' dengan tokoh fiktif Walid.

Korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid yang digambarkan sebagai pemimpin kelompok aliran sesat.

Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, mengatakan kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

Para korban mengalami pencabulan sejak tahun 2016 hingga 2023.

"Korban (kini) sudah menjadi alumni," ujarnya, Senin (21/4/2025), dikutip dari TribunLombok.com.

Ia menambahkan ada 20 santriwati yang mengaku dicabuli AF.

"Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara)," lanjutnya.

Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

"Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali," imbuhnya.

Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.

"Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi," terangnya.

Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.

"Berita baiknya ponpes cukup koperatif, setelah mendapatkan informasi ponpes memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua yayasan," terangnya.

Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H Zamroni Aziz, mengaku akan mencabut izin ponpes yang melakukan tindak kekerasan seksual ke santriwati.

"Kami akan tindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada."

"Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) tindak tegas yang bersangkutan (terduga pelaku AF)," paparnya.

Ia menjelaskan Kemenag NTB tidak dapat mengintervensi ponpes karena termasuk lembaga swasta.

"Tentu juga punya batasan bisa masuk dalam pengelolaan ponpes. Hanya bisa kita tekan lewat kurikulum pembelajaran," bebernya.

Evaluasi terhadap ponpes di Lombok Barat tersebut akan segera dilakukan.

Kemenang NTB juga membentuk Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di setiap kabupaten atau kota.

Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Usai Nonton Serial Drama Walid, 7 Santriwati di Lombok Laporkan Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

Sentimen: negatif (79.8%)