JABAR EKSPRES -Polemik alih fungsi lahan di kawasan perkebunan teh Pangalengan, Kabupaten Bandung, memicu aksi protes dari ratusan petani. Aksi tersebut viral di media sosial, menyoroti keresahan para petani yang kehilangan mata pencaharian akibat peralihan fungsi lahan menjadi perkebunan sayuran.

Menanggapi hal ini, Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa tindakan perusakan atau perubahan fungsi lahan tanpa izin harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kalau itu masuknya pengrusakan lahan, ya harus ditindak sesuai dengan undang-undang,” ujar Dadang saat dikonfirmasi, Selasa (22/4/2025).

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bandung tidak pernah mengeluarkan izin terkait aktivitas atau pembangunan di lahan tersebut, khususnya yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

“Kita belum pernah mengeluarkan izin. Karena belum ada ketentuan tata ruangnya. Kalau masih HGU, ya gak bisa asal bangun,” tegas pria yang akrab disapa Kang DS itu.

Ia menjelaskan, izin baru bisa diterbitkan apabila tata ruangnya telah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan lahan tersebut telah memiliki status Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Kalau sudah ada HPL dan sesuai dengan tata ruang dari ATR, baru pemerintah bisa keluarkan izin,” imbuhnya.

Kang DS juga menegaskan bahwa dirinya berkomitmen tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan atau yang bisa merugikan tata kelola lahan.

“Insya Allah saya tidak akan terjebak dalam keputusan yang melanggar aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Wildan Awaludin, salah satu petani yang ikut dalam aksi protes, mengungkapkan bahwa peralihan fungsi lahan menyebabkan para pemetik teh kehilangan penghasilan karena pohon-pohon teh banyak yang ditebang.

“Hampir semua pohon teh dibabat habis. Jadi warga gak bisa lagi memetik teh seperti biasa,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan adanya kelompok tertentu yang diduga melakukan alih fungsi lahan secara sepihak dan melibatkan warga sekitar karena faktor ekonomi.

“Ada yang dibayar untuk menebang, mungkin karena mereka juga butuh penghasilan,” tambah Wildan.

Saat ini, para petani dan pihak kewilayahan tengah melakukan dialog untuk mencari solusi. Pemerintah daerah bersama PTPN dikabarkan berencana melakukan penghijauan kembali di lahan yang telah dialihfungsikan.