Jakarta -

Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan menggelar aksi 'brutal' besar-besaran di kawasan Jakarta. Lantas, apa yang sebenarnya mereka tuntut pada demo akbar tersebut?

Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono memastikan, aksi keras tersebut merupakan aksi lanjutan dari demo-demo sebelumnya. Bedanya, kali ini aksi tak lagi berlangsung damai. Sebab, tujuannya, agar pemerintah dan aplikator lebih mau mendengar tuntutan 'pasukan hijau'.

"Tidak ada lagi aksi damai aplikator, cepu aplikator dan komunitas binaan aplikator, wajib kita lawan dan perangi!" ujar Raden Igun Wicaksono melalui keterangan resminya, Sabtu (19/4).

Demo Ojol Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Agenda tersebut sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari, minimal sebelum hari raya Lebaran. Igun ingin, aksi keras bulan depan bisa meyakinkan pemerintah dan perusahaan ojol untuk mendengar seluruh tuntutan yang disampaikan 'pasukan hijau'.

"Seluruh ojol pejuang kibarkan panji-panji perang dapat melawan aplikator zalim, melawan ojol antek-antek aplikator, melawan ojol-ojol penjilat aplikator, tandai mereka para antek dan penjilat aplikator, wajib dibasmi!" ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan pada aksi keras bulan depan, yakni payung hukum untuk ojol, revisi potongan aplikasi dari yang semula 40 persen menjadi hanya 10 persen, kemudian menghapus seluruh skema tarif murah seperti aceng atau slot.

Sebenarnya, ketiga tuntutan itu masih sama seperti demo-demo sebelumnya. Namun, karena belum ada tindakan hingga sekarang, Garda Indonesia bersama gabungan ojol se-Indonesia menggelar aksi yang lebih masif dan tak mau bersifat damai.

"Garda Indonesia melawan arogansi korporat asing, aplikator asing beserta antek-anteknya, (termasuk) oknum intelijen hitam kaki tangan aplikator asing," kata dia.

Sebagai catatan, pada Agustus 2022 silam, Garda Indonesia telah melayangkan surat kepada Joko Widodo (Jokowi) yang masih menjabat sebagai Presiden RI. Selain itu, mereka juga menyampaikan dokumen yang sama ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Surat tersebut berisi permintaan agar pemerintah membatalkan Keputusan Menhub Nomor KP 564 tahun 2022. Aturan tersebut mengatur tentang tarif baru ojek online yang hanya naik di wilayah Jabodetabek. Hal itu dianggap tak adil untuk mitra di luar Jabodetabek.

Garda Indonesia bersama ojol gabungan telah beberapa kali menggelar demo akbar di Jakarta. Bahkan, mereka baru mengadakan aksi serupa pada Februari lalu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

(sfn/rgr)