Jakarta: Masyarakat dan pemerintah diajak selalu optimis dan bersinergi menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah harus aktif melibatkan dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama perang tarif yang sedang berlangsung.
 
Hal itu terungkap saat halalbihalal yang digelar Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat.
 
"Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan AS, kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis," kata Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya.

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.
 
"Intinya kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in," ujar Yugi.
 
Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.
 
"Kalau seumpama tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," katanya.
 
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama BPS dan para pemangku kepentingan sedang mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.
 
"Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
 
Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan," katanya.
 
Yugi yakin isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.
 
"AS biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Mereka tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting," kata Yugi.
 
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Tornanda Syaifullah menegaskan, Pemerintah sedang menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.
 
"Ini momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar AS tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa," kata Tornanda.
 
Bedasarkan data KKP, AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai USD1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.
 
Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.
 
AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)