“Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di Tanah Air,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus berhenti bersikap reaktif dan mulai melakukan investasi serius pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembangunan sektor industri berbasis kerakyatan agar masyarakat tidak terpaksa bekerja ke luar negeri secara ilegal.

“Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” tegasnya.

Sementara itu, laporan dari LSM Migrant Watch Asia mengungkap bahwa banyak pekerja migran direkrut oleh agen tidak resmi dengan janji pekerjaan di sektor jasa atau teknologi.

Namun kenyataannya, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas ilegal, seperti judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia. Beberapa di antaranya disekap, disiksa, dan tidak dibayar sesuai janji.

Meningkatnya tren keberangkatan nonprosedural ke Kamboja selama dua tahun terakhir pun dinilai selaras dengan tingginya angka pengangguran dalam negeri, khususnya di kalangan usia produktif. Situasi ini membuat banyak warga Indonesia tergoda oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri yang ternyata penuh risiko.
(Wahyuni/Fajar)