IDF Kalang Kabut, Ratusan Pilot Israel Bergabung dalam Protes Menentang Perang Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Saluran 12 Israel, Kamis (17/4/2025) melaporkan kalau lebih dari 300 pilot dari perusahaan penerbangan sipil Israel telah bergabung dalam petisi protes yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza.

Demonstrasi para pilot Israel ini terjadi di tengah kekhawatiran dalam militer Israel (IDF) kalau jumlah personel mereka yang ikut menandatangani petisi ini, juga bertambah.

Pesan para pilot Israel tersebut, menurut Channel 12, menyatakan bahwa "setiap hari yang berlalu tanpa gencatan senjata membahayakan nyawa mereka yang diculik."

Media tersebut melaporkan kalau  jumlah penanda tangan petisi yang menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan perang di Gaza dan mengedapankan pengembalian sandera secara hidup, melebihi 120.000 orang.

Petisi ini mengecam cara-cara militer lewat pengeboman dan operasi darat ke Gaza yang mereka nilai hanya akan ikut menewaskan sandera Israel yang masih hidup di tangan gerakan perlawanan Palestina.

Ratusan ribu penanda tangan petisi tersebut termasuk sekitar 10.000 tentara cadangan (IDF reservist), mantan perwira militer IDF, dan polisi, plus 37 mantan sandera Israel di Jalur Gaza.

PASUKAN CADANGAN - Foto tangkap layar Khaberni, Jumat (18/4/2025) yang menunjukkan prajurit pasukan cadangan Israel (IDF) yang ikut serta dalam agresi militer di Jalur Gaza. Belakangan, jumlah personel IDF yang ikut menandatangani petisi penghentian perang Gaza semakin bertambah. IDF Kalang Kabut

Sementara itu, media Israel juga melaporkan kalau militer Israel kalang kabut atas semakin banyaknya gelombang personel yang ikut dalam gelombang penandatanganan petisi.

IDF saat ini dilaporkan sudah berbicara tentang tindakan yang akan diambil terhadap personel militer yang ikut menandatangani petisi tersebut.

Otoritas Penyiaran Israel mengutip pernyataan IDF, mengatakan, militer menuntut para pengunjuk rasa untuk menarik tanda tangan mereka.

"Otoritas militer belum mengambil keputusan akhir terkait personel yang ikut tanda tangan di petisi tersebut," kata laporan itu.

Haaretz melaporkan bahwa meningkatnya jumlah prajurit cadangan yang menandatangani petisi ini menimbulkan kekhawatiran dalam ketentaraan Israel.

Situasi ini memang serba salah bagi IDF. Memecat personel yang menandatangai petisi, berarti sama juga mengurangi jumlah anggota yang sudah mengalami krisis.

Sebagai catatan, banyak personel IDF berasal dari satuan prajurit cadangan atau reservist. Mereka direkrut dari kalangan sipil dalam kerangka wajib militer.

Memecat mereka, berarti menyia-nyiakan sumber daya manusia yang jumlahnya sudah kurang sebelumnya.

Surat kabar tersebut melaporkan kalau IDF memutuskan untuk mengganti prajurit cadangan di zona pertempuran dengan prajurit reguler menyusul meningkatnya protes.

Israel melanjutkan perang pemusnahannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, setelah mengingkari perjanjian gencatan senjata dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan.

Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 51.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 116.000 orang terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

DEMONSTRASI - Warga Israel berunjuk rasa di Lapangan Habima, Kota Tel Aviv, Sabtu, (29/3/2025). Mereka menuntut pembebasan sandera. (Rony Shapiro/Pro-Democracy Protest Movement) Gelombang Protes Juga Melanda AU Israel

Sebelumnya, Komandan Angkatan Udara Israel pada Rabu pekan lalu juga mengancam akan mengusir sekitar 970 personel -- termasuk pilot, perwira dan prajurit -- jika mereka tidak menarik tanda tangan mereka dari surat yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza, media lokal melaporkan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa “sekitar 970 awak pesawat, beberapa di antaranya bertugas sebagai cadangan aktif, menandatangani surat yang menentang perang tetapi tidak menyerukan penolakan untuk bertugas.”

Dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin senior Angkatan Udara melakukan panggilan telepon pribadi kepada para anggota cadangan yang mendukung pesan tersebut, mendesak mereka untuk menarik kembali dukungan mereka, kata media tersebut.

Para komandan memberi tahu para anggota cadangan bahwa mereka akan dipecat jika menolak mematuhinya, menurut Haaretz.

Setelah adanya ancaman tersebut, hanya 25 penandatangan yang menarik nama mereka, sementara delapan lainnya meminta untuk menambahkan tanda tangan mereka.

Para penandatangan surat tersebut, termasuk perwira senior Angkatan Udara dan pilot, berpendapat bahwa “pertempuran di Gaza melayani kepentingan politik, bukan kepentingan keamanan.”

Anggota oposisi Israel telah lama berpendapat kalau perang di Gaza dimaksudkan untuk memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menjabat dan tidak ada hubungannya dengan keamanan Israel.

Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90) Netanyahu Pengkhianat Kotor

Beberapa hari sebelumnya, Panglima Angkatan Udara Mayjen Tomer Bar bertemu dengan beberapa pelopor petisi tersebut.

Selama pertemuan tersebut, perwira cadangan mengkritik tajam keputusan Bar untuk mengancam semua penandatangan dengan pemecatan, menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika yang melanggar hak para prajurit cadangan untuk mengekspresikan pandangan politik, menurut Haaretz.

Bar membalas bahwa masalahnya bukan pada hukuman, dengan mengatakan, “Mereka yang menandatangani teks yang mengklaim dimulainya kembali perang terutama bersifat politis dan merugikan prospek pembebasan sandera tidak dapat memenuhi tugas cadangan mereka.”

Ia menganggap penandatanganan surat itu selama masa perang "tidak sah," menurut media tersebut.

Bar juga memperkirakan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera akan segera ditandatangani.

Militer Israel diketahui sudah memberhentikan dua orang cadangan pada tanggal 19 Maret, satu dari intelijen dan satu lagi dari Angkatan Udara, karena menolak bergabung dalam perang Gaza setelah pertempuran kembali terjadi.

Salah seorang menyebut menteri pemerintah dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai "pengkhianat kotor," tulis surat kabar itu.

Seruan Demonstrasi

Dalam konteks ini, media Israel melaporkan kalau kelompok Israel yang menentang perang menyerukan demonstrasi malam ini untuk menuntut pengembalian tahanan yang ditahan di Gaza.

Ayah seorang tahanan yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat Israel kalau ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan pernyataan tegas yang mengatakan "Kalau ini (perang Gaza) sudah cukup."

Otoritas Penyiaran Israel juga melaporkan, mengutip ayah seorang mantan tahanan di Gaza, kalau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan putrinya kemarin, tetapi putrinya tidak mendengar hal baru apa pun darinya selain pengulangan pernyataan yang telah dibuatnya selama berbulan-bulan.

Otoritas Penyiaran Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri memerintahkan upaya lanjutan untuk membebaskan tahanan yang ditahan di Gaza.

Tentara Israel memperbarui serangan mematikan di Gaza pada tanggal 18 Maret dan sejak itu telah menewaskan hampir 1.500 korban, melukai 3.700 lainnya, dan menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di daerah kantong tersebut yang ditandatangani pada bulan Januari.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji minggu lalu untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza sementara upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari daerah kantong itu.

Lebih dari 50.800 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

(oln/khbrn/anadolu/*)