Hamas Tak Mau Setengah-setengah dengan Israel, Berharap AS Tak Beri Janji Palsu

TRIBUNNEWS.COM - Kelompok perlawanan Palestina Hamas, Kamis (17/4/2025) mengatakan pihaknya siap untuk segera memulai kembali negosiasi dengan Israel.

Kali ini, Hamas menyatakan tidak mau setengah-setengah dalam pembicaraan negosiasi gencatan senjata yang sebelumnya sudah dilanggar oleh Israel.

Hamas menyatakan, pihaknya menginginkan kesepakatan "komprehensif", bersedia membebaskan semua sandera Israel dengan imbalan gencatan senjata penuh dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza .

"Perjanjian parsial mengenai Gaza hanya berfungsi sebagai kedok politik bagi agenda (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu untuk melanjutkan perang, genosida, dan kelaparan," kata Khalil Al-Hayya , kepala Hamas di Gaza dan kepala negosiator kelompok tersebut, dalam pidato yang disiarkan di televisi pada platform digital resminya.

Ia menegaskan kesiapan Hamas untuk perjanjian skala penuh.

"Kami siap untuk segera terlibat dalam negosiasi paket komprehensif untuk pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan sejumlah tahanan kami yang ditahan oleh pendudukan, penghentian perang sepenuhnya, penarikan penuh dari Jalur Gaza, dimulainya rekonstruksi, dan pencabutan blokade," katanya.

AGRESI MILITER - Pasukan Israel (IDF) dalam agresi militer ke Jalur Gaza. IDF membombardir Gaza sejak melanggar gencatan senjata untuk menekan Hamas melepaskan sandera tanpa menghendaki mundur dari wilayah kantung Palestina tersebut. (Anews/Tangkap Layar) AS Janjikan Perang Berhenti Sepenuhnya

Al-Hayya menyambut baik pernyataan Adam Boehler, utusan khusus AS untuk urusan penyanderaan, yang pada Kamis sebelumnya menyatakan dukungannya untuk mengakhiri masalah penyanderaan dan perang sebagai satu paket.

AS berjanji, perang akan berhenti sepenuhnya jika Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa.

Ini mengindikasikan kalau AS akan menekan Israel untuk berhenti perang jika Hamas menyetujui, sebuah janji yang menurut sejumlah pengamat geopolitik sebagai sebuah harapan sekaligus bencana jika tak ditepati.

Boehler mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera: "Saya dapat memberi tahu Anda bahwa pertempuran akan segera berakhir, segera jika para sandera dibebaskan."

Al-Hayya juga menyerukan intervensi internasional segera untuk mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza, dan memperingatkan kalau "lebih dari dua juta orang di Gaza sedang mengalami genosida karena kelaparan."

Ia mencatat, Hamas telah menerima usulan mediator pada akhir bulan puasa Ramadan pada tanggal 29 Maret, tetapi Netanyahu kemudian menolaknya dan menanggapi dengan apa yang Al-Hayya gambarkan sebagai "syarat-syarat yang tidak masuk akal yang tidak akan mengarah pada gencatan senjata atau penarikan pasukan dari Gaza."

Lebih dari 51.000 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

(oln/anews/*)