CIANJUR – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV (Kabupaten Cianjur) Dr. H. Tom Maskun melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Aula Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, Kamis 17 April 2025.

Tom Maskun mengungkapkan kegiatan penyebarluasan Perda digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tom menjelaskan bahwa Perda ini bertujuan memperkuat peran keluarga sebagai pondasi ketahanan sosial melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

“Ketahanan keluarga adalah pondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Melalui Perda ini, kami mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup keluarga di Jawa Barat,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat ini.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah daerah, seperti pencegahan pernikahan dini, penguatan ekonomi keluarga, dan peningkatan akses pendidikan.

Terlebih, keluarga merupakan lembaga terkecil didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lingkungan keluarga adalah orang tua, anak, keluarga terdekat tempat berseminya kasih sayang, sikap dan perilaku hormat – menghormati dan tumbuhnya nilai-nilai norma agama.

“Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir bathin bagi seluruh anggota keluarga,” pungkasnya.

Dalam keterangannya, Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi perangkat desa dan masyarakat dalam memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Tom Maskun, ini bukan sekadar kunjungan formal, tapi bentuk nyata kepedulian legislatif terhadap kebutuhan dan pemahaman masyarakat desa,” ujarnya. (bbs)