TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 sebesar 427,2 miliar dolar AS atau turun dibandingkan posisi Januari 2025 sebesar 427,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen atau melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025.

Menurut Denny, perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

"Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," ungkap Denny dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Denny menyebut bahwa secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,3 persen.

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ujar Denny.

Sedangkan pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22,6 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 17,8 persen, Jasa Pendidikan 16,6 persen, Konstruksi 12,1 persen, Transportasi dan Pergudangan 8,7 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 8,2 persen.

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," jelas Denny.

Utang luar negeri swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil pada kisaran 194,8 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen.

"Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber baik dari lembaga keuangan atau financial corporations maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,2 persen (yoy) dan 1,5 persen (yoy)," ungkap Denny.

Terakhir, Denny menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, dari 30,3 persen pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," jelas dia.