Pasca-pernyataan keras gubernur NTT, dua dokter anestesi, dr Remi dan dr Evi pun angkat bicara. Keduanya mengaku mengantongi kontrak dari Kementerian Kesehatan dan ditugaskan di wilayah NTT.

"Kami adalah dokter anestesi yang mendapat beasiswa dari kementerian, bukan beasiswa Pemda Sikka seperti yang diisukan di media," ungkap dr Remi.

Menurutnya, kontrak kerja mereka di RSUD TC Hillers Maumere telah selesai di akhir Desember 2024.

Bahkan, tiga bulan sebelum berakhirnya masa kontrak, dua dokter itu sudah mengajukan permohonan ke pihak manajemen untuk segera membuat analisis beban kerja.

Namun, rupanya niat baik dua anak daerah itu tak dihargai manajemen RSUD TC Hillers yang seakan membiarkan mereka pergi.

"Kenapa kami dikait-kaitkan dengan kematian pasien? Padahal kami bukan lagi karyawan di RSUD TC Hillers, kontrak kami sudah habis," ujarnya.

Diadukan ke Kementerian

Usai tak memperpanjang kontrak kerja, dr Remi dan dr Evi dilaporkan manajemen RSUD TC Hillers ke Kementerian Kesehatan. Keduanya dilaporkan dengan tuduhan mangkir dari tugas.

Namun setelah melalui sidang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), keduanya dinyatakan tak melakukan pelanggaran dan Surat Tanda Registrasi (STR) mereka tetap berlaku.

“Seandainya kami bersalah, karier kami pasti sudah mati, karena STR kami akan dicabut Kementerian Kesehatan," tutupnya.