PIKIRAN RAKYAT - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana memangkas anggaran Departemen Luar Negeri (Kemlu) dengan jumlah yang cukup signifikan, hingga setengahnya, sebuah langkah yang dapat berdampak besar pada diplomasi internasional dan bantuan luar negeri.

Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Gedung Putih tersebut mencapai hampir $30 miliar untuk tahun fiskal 2026, atau sekitar Rp505 triliun (kurs 1 USD = Rp16.850).

Dokumen perencanaan yang dikenal sebagai "Passback" ini, adalah tanggapan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) terhadap permintaan pendanaan oleh Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal mendatang, yang dimulai pada 1 Oktober 2025.

Sementara dokumen tersebut masih dalam tahap awal, pejabat AS menyatakan bahwa meskipun ada kemungkinan beberapa perubahan, pemotongan tersebut kemungkinan akan tetap signifikan.

Isi Proposal Pemotongan

Anggaran yang diusulkan untuk Departemen Luar Negeri dalam FY 2026 hanya sebesar $28,4 miliar (sekitar Rp478 triliun), dibandingkan dengan $54,4 miliar (sekitar Rp916 triliun) pada tahun fiskal saat ini.

Selain itu, bantuan luar negeri yang didistribusikan oleh Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) juga dipangkas tajam dari $38,3 miliar (sekitar Rp645 triliun) menjadi $16,9 miliar (sekitar Rp285 triliun).

Sebagai bagian dari rencana pemangkasan ini, pemerintah mempertimbangkan untuk menutup setidaknya 27 misi AS, termasuk kedutaan besar dan konsulat, di negara-negara seperti Eritrea, Gambia, Sudan Selatan, dan Medan di Indonesia.

Tak hanya itu, pemotongan ini juga mencakup pengurangan besar dalam jumlah staf diplomatik dan penutupan beberapa kantor yang mengelola program bantuan kemanusiaan internasional.

Dampak pada Pendanaan Organisasi Internasional

Salah satu bagian paling mencolok dari proposal ini adalah penghapusan pendanaan untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan NATO.

Sebelumnya, pemerintah Trump juga telah mengusulkan untuk mengurangi pendanaan bagi badan-badan seperti Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Free Asia, yang memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan promosi demokrasi di seluruh dunia.

Lebih lanjut, proposal ini juga berencana untuk menghilangkan banyak program pendidikan dan budaya yang telah lama ada, seperti program Fulbright, yang sejak 1946 telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa AS untuk belajar di luar negeri.

Penyusutan Program Bantuan Luar Negeri

Pemotongan anggaran ini juga berdampak pada berbagai program bantuan luar negeri yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. USAID, yang selama ini menjadi lembaga utama dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional, juga akan mengalami pembubaran dan penggabungan fungsinya dengan Departemen Luar Negeri.

Sejak Februari, lebih dari 5.000 program telah ditutup, ribuan kontraktor diberhentikan, dan banyak staf dipangkas dari berbagai misi luar negeri.

Mengapa Pemotongan Ini Dilakukan?

Menurut pejabat yang akrab dengan proposal tersebut, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk efisiensi anggaran pemerintahan Trump yang menginginkan pemangkasan belanja federal secara signifikan.

Elon Musk juga dikenal mendukung perampingan besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah. Di masa jabatan pertama Trump, proposal serupa pernah diajukan namun ditolak oleh Kongres. Namun, dalam pemerintahan kedua Trump, perampingan ini mendapatkan momentum lebih besar.

Reaksi Kongres dan Opini Publik

Usulan pemotongan ini menuai kritik dari banyak kalangan, termasuk dari anggota Kongres. Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire menanggapi proposal ini dengan mengatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut akan membahayakan posisi AS di kancah internasional.

"Ketika America First menjadi America Alone, ekonomi, keamanan, dan kemakmuran kita akan menderita," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AP News.

Shaheen menekankan pentingnya investasi dalam program diplomatik yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kepentingan nasional AS.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News