Geliat Parkir Liar Pasar Tanah Abang, Masalah Lama yang Tak Kunjung Tuntas Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Pasar Tanah Abang di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kerap menjadi sorotan akibat persoalan parkir liar yang tak kunjung terselesaikan. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh Gubernur Jakarta era Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Anies Baswedan, parkir sembarangan masih menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan tersebut. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang bagi pejalan kaki kerap dialihfungsikan sebagai lahan parkir kendaraan bermotor. Akibatnya, kemacetan, kesemrawutan, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat terus terjadi dari waktu ke waktu. Masalah parkir liar kini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung usai pengakuan warga Jakarta Utara bernama Tata Julia Permana (26). Pengalaman Tata yang baru pertama kali datang ke Pasar Tanah Abang pada Sabtu (12/4/2025) justru menjadi cerita hidup tak terlupakan. Bukan tanpa sebab, Tata malah kena getok parkir liar sebesar Rp 60.000 untuk mobilnya. “Benar, Rp 60.000, tapi enggak apa-apa, bukan rezeki saya. Berarti Tuhan menitipkan saja buat abangnya,” kata Tata kepada Kompas.com , Selasa (15/4/2025). Ketika itu, Tata mengunjungi Pasar Tanah Abang bersama temannya. Dengan mengendarai mobil, keduanya mengikuti arahan di Google Maps. Karena baru pertama kali ke Pasar Tanah Abang, Tata belum mengetahui lokasi parkir resmi. Ia pun mengikuti arahan seorang pria yang ternyata adalah juru parkir (jukir) liar. “Di situ ada abang-abang langsung mengarahkan masuk parkir. Karena ketidaktahuan saya, saya langsung ikuti arahan abangnya. Di situ parkir juga di pinggir jalan trotoar banyak,” kata Tata. “Karena dari pertama kali belok (ke arah Pasar Tanah Abang), tukang parkir sudah mengarahkan untuk masuk dan itu ada dua orang. Satu stay di tengah jalan, yang satu di trotoarnya,” tambah dia. Tata tidak mengingat di blok mana ia memarkirkan kendaraannya. Namun, ia kaget saat mengetahui tarif parkir untuk mobilnya. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, pihaknya kerap menertibkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindak keberadaan jukir liar di Pasar Tanah Abang. “ Parkir liar di Tanah Abang ini kami terus melakukan penertiban, dan termasuk mengoordinasikan dengan rekan-rekan setempat untuk tidak ada parkir liar di sana,” ucap Syafrin saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025). Namun, Syafrin mengakui, para jukir liar kerap muncul kembali saat petugas tidak berada di lokasi. Setelah petugas menertibkan dan kembali ke pos, beberapa orang kembali mengambil alih lokasi dan meminta uang parkir secara langsung di awal. “Indikasi bahwa itu parkir liar adalah pada saat yang bersangkutan parkir, itu minta uang parkirnya di depan. Karena begitu datang petugas menertibkan, mereka bisa bubar dan kendaraan yang bersangkutan untuk terpaksa diderek dan dikenakan sanksi," ujar dia. Syafrin mengimbau masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di tempat yang dilarang. Sebab, di Tanah Abang sudah tersedia kantong-kantong parkir resmi, salah satunya di Blok A yang kapasitasnya masih cukup memadai. Saat masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, Jokowi fokus menata pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terlarang, salah satunya Pasar Tanah Abang, berupa relokasi. Penertiban dilakukan tanpa pandang bulu demi mengembalikan badan jalan atau fasilitas umum ke fungsi awalnya. Ia mengambil contoh pada penataan PKL di ruas Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski ada sekelompok orang yang berusaha menghalangi, penataan tetap dilakukan. "Enggak ada urusan dengan preman, ngapain takut? Di situ kan jalannya dijadikan parkir liar dan dipenuhi PKL, jadi perlu ditata," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (3/6/2013). Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2014, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meyakinkan tidak akan ada lagi perputaran uang untuk parkir liar di Tanah Abang jika PKL mau pindah ke dalam gedung Blok G Tanah Abang. Ahok mengatakan, keberadaan PKL di badan jalan di kawasan Tanah Abang telah memicu tumbuhnya parkir liar yang dikelola secara tidak resmi. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Jakarta ingin menertibkan keberadaan PKL di sana, muncul reaksi penolakan relokasi PKL. "Jadi, maunya apa? Maunya memang jualan di jalan. Maunya apa? Preman-preman mau dapat uang parkir liar. Persoalan itu kalau kita tertibkan, enggak ada lagi (aliran uang) ke parkir liar," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/7/2013). Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menata area Tanah Abang, Jumat (22/12/2017). Penataan dilakukan dengan menutup dua ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WIB. Ruas jalan menuju Pasar Tanah Abang ditutup dan dialihfungsikan sebagai area berjualan bagi sekitar 400 PKL. Selama penutupan jalan berlangsung, para PKL diperbolehkan berjualan di badan jalan tanpa dikenai sanksi. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta saat itu memberikan tenda gratis kepada para pedagang untuk berjualan di sana. "Kami fasilitasi PKL dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi, jalur di depan stasiun pada pukul 08.00-18.00, satu jalur dipakai PKL untuk berusaha, jumlahnya 400 (PKL)," ujar Anies, Kamis (21/12/2017). Para PKL itu tidak akan dibebani retribusi. Mereka bisa berjualan secara gratis. Sebelum pukul 18.00 WIB, para PKL harus membongkar kembali tenda jualan mereka sehingga kendaraan bisa melintas setelahnya. Sementara itu, ruas jalan yang mengarah ke Jatibaru ditutup untuk lalu lintas 10 bus transjakarta. Bus-bus itu akan terus berputar sesuai rute yang ditentukan untuk melayani warga yang baru saja keluar stasiun. Dengan penutupan ruas jalan untuk PKL berjualan, Anies memastikan trotoar di wilayah Tanah Abang akan steril. PKL tak akan lagi mengokupasi trotoar karena sudah diberi tempat untuk berjualan. "Trotoar kanan-kiri 100 persen bersih untuk pejalan kaki, tidak ada lagi PKL yang mengganggu," kata Anies. Anies menjelaskan, penataan Tanah Abang dilakukan untuk menguntungkan semua pihak, termasuk PKL dan pejalan kaki. PKL bisa tetap berjualan, para pejalan kaki juga leluasa berjalan di trotoar. "Bagi pejalan kaki, kami buat kawasan ini jadi leluasa dilewati. Bagi pedagang, tetap memudahkan mereka berdagang," kata Anies. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.