TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah pemerintah menempuh jalur negosiasi untuk menyikapi tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual, dikutip Sabtu (12/4/2025).

"OJK mendukung langkah-langkah strategis pemerintah melakukan negosiasi dan mitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam upaya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mahendra.

Mahendra bilang, OJK terus menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait untuk merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan.

"Termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu," jelas Mahendra.

Di sisi lain, OJK juga turut mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca pengumuman tarif resiprokal.

Mahendra bilang, OJK juga senantiasa mengantisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Karenanya, pada tanggal 7 April 2025 OJK melalui bursa efek menempuh kebijakan berupa penyesuaian batasan trading halt bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Dalam hal IHSG mengalami pelemahan yang signifikan pada satu hari bursa yang sama dan dua penyesuaian batasan auto rejection bawah saham," tutur Mahendra.

Mahendra menambahkan, OJK terus memonitor perkembangan pasar keuangan. Mahendra berharap beberapa kebijakan yang ditempuh OJK itu bisa memitigasi peningkatan risiko ketidakpastian global.

"Diharapkan dengan berbagai kebijakan yang diambil dan koordinasi yang erat dengan para stakeholder, dapat dilakukan dengan baik agar mampu memitigasi dampak peningkatan risiko ketidakpastian global dari pengadaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat," papar Mahendra.