TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah angin segar bagi perbaikan tata kelola impor.

"Momentum ini juga bisa menjadi reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia," kata Said saat dikonfirmasi pada Rabu (9/4/2025).

Said menekankan pentingnya pendekatan makroekonomi dalam merancang kebijakan impor agar neraca perdagangan tetap dalam kondisi surplus dan cadangan devisa negara tetap terjaga.

"Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan bahwa impor seharusnya bersifat sementara, hanya ketika kebutuhan dalam negeri belum bisa dipenuhi.

Dalam jangka panjang, Indonesia harus bisa memproduksi sendiri kebutuhan tersebut, terutama di sektor strategis seperti pangan dan energi.

Said juga menegaskan, kebijakan impor harus sejalan dengan penguatan industri nasional. Salah satunya adalah meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya," ucapnya.

Tak hanya itu, Said menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor. Ketergantungan pada satu atau dua negara dapat membahayakan stabilitas pasokan.

Oleh karena itu, kata dia, perluasan negara mitra menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan rantai pasok.

Ketua DPP PDIP ini juga mendorong deregulasi kebijakan impor, khususnya untuk pangan dan energi.

Hal ini, menurut Said, diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas penting tersebut, sekaligus menekan harga agar lebih terjangkau dan tidak membebani fiskal negara.

Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan sedikitnya 18 negara dalam berbagai skema, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

"Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang-barang Indonesia. Dengan demikian, manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional," ucapnya.

Diketahui, permintaan penghapusan kuota impor disampaikan Prabowo dalam forum Sarasehan Ekonomi bertajuk "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan" di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Prabowo meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.

"Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja," kata Prabowo.

SARASEHAN EKONOMI - Presiden Prabowo Subianto menggelar Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Sarasehan Ekonomi menjadi upaya memperkuat kondisi ekonomi Indonesia di tengah perang tarif perdagangan. (Tangkapan Layar Youtube)

Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.

Terlebih, mengenai pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Meski begitu, Prabowo tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.

"Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha," ungkapnya.

Dengan langkah menghilangkan kuota impor, Prabowo ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.