Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat tampak antusias membayarkan pajak kendaraan menyusul adanya kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan dari Gubernur Jawa Barat. Namun sejumlah masyarakat masih kebingungan dengan adanya opsen pajak lembaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena sebelumnya tidak ada.

Terkait hal ini, Kepala Bapenda Samsat Depok, Yosep M Zuanda mengatakan, pada undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), salah satunya terdapat pemisahan langsung antara pendapatan provinsi dengan daerah, seperti opsen PKB. Pada opsen PKB, bagi hasil pajak kendaraan dilakukan secara real time.

“Artinya di hari yang bersangkutan bayar pajak, di ujung hari itu langsung di-split ke RKUD Provinsi sama RKUD-nya kota atau kabupaten,” ujar Yosep kepada Liputan6.com, Rabu (9/4/2025).

Yosep menjelaskan, sebelumnya pembagian hasil dari pajak kendaraan untuk provinsi sebesar 70 persen dan kabupaten atau kota 30 persen. Selain itu, pemberian bagi hasil PKB akan diserahkan kepada kabupaten atau kota antara bulan depan sampai beberapa bulan ke depan setelah pembayaran PKB.

“Dengan undang-undang undang terbaru ini disebutnya sudah tidak disebut dana bagi hasil atau DBH, tapi disebutnya opsen,” jelas Yosep.

Dengan opsen PKB, maka terdapat perubahan kebijakan yakni pembagian pada Provinsi sebesar 60 persen dan untuk kabupaten atau kota sebesar 40 persen. Perubahan kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan kabupaten atau kota sekitar 10 persen.

“Masyarakat misalkan bayar pajak Rp1 juta, di ujung hari hampir Rp600 ribu-nya ke RKUD provinsi, hampir Rp400 ribu itu ke RKUD-nya kabupaten atau kota,” terang Yosep.