Jakarta -

Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, kurikulum sekolah rakyat yang akan dibuka di tahun ajaran 2025/2026. Hal sejalan dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim yang telah diterbitkan.

Hal itu diungkapkan Mensos Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Dia menyatakan kehadirannya kali ini sekaligus mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum dan peserta didik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Abdul Mu'ti.

"Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," katanya.

Terkait kepala sekolah, menurutnya, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa di satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA.

Abdul Mu'ti juga mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit," katanya.

Dia mengatakan nantinya setiap siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing.

"Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujar Abdul.

Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.

"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," tutupnya.

(prf/ega)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini