TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi potensi kepadatan arus balik Lebaran 2025.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna merancang langkah-langkah yang adaptif, termasuk penerapan sistem contra flow dan one way secara nasional.

“Maka dari itu, cara bertindak dan skenario arus balik sudah kita persiapkan. Langkah-langkah yang kita lakukan dengan stakeholder salah satunya adalah contra flow,” ujar Agus kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

Ia menjelaskan pelaksanaan contra flow akan mengacu pada data volume kendaraan di sejumlah titik strategis.

Salah satu acuan utama adalah penghitungan arus kendaraan di kilometer 71 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Contra flow itu tentunya harus melihat parameter-parameter di kilometer 71 radar, manakala sudah per jam berturut-turut 5.500, kami akan melakukan contra flow lajur 1,” jelas Agus.

“Apabila ada bangkitan arus di mana radar di kilometer 71 per jam berturut-turut 6.400, kami akan melakukan contra flow lajur 2 dan seterusnya hingga lajur 3. Tentunya kita akan menarik arus yang dari timur,” ia menambahkan.

Selain contra flow, one way lokal juga disiapkan untuk mendukung kelancaran arus balik dari wilayah timur Jawa menuju Jakarta.

Sistem ini dijadwalkan mulai diterapkan pada 3 April 2025, saat diperkirakan mulai terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan dari kilometer 188 hingga kilometer 70, dan nantinya akan diperpanjang dari kilometer 246 hingga 70.

“Sehingga arus yang dari timur, dari Pejakan, dari Brebes, dari Tegal, dan dari Kali Kangkung-Semarang itu kita dorong lebih keras atau lancar ke arah barat, ke arah Jakarta,” ucap Agus.

Adapun puncak arus balik diperkirakan akan jatuh pada Minggu, 6 April 2025. Untuk itu, sejumlah kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan dimaksimalkan, termasuk gelaran simbolis pelepasan one way nasional arus balik oleh para pejabat negara.