TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta Pemerintah Indonesia membawa kasus kenaikan tarif impor sepihak sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia ke forum WTO.

Said menilai, kenaikan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama di tengah penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan  keuangan yang sangat volatile.

"Pemerintah perl mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan," kata Said dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Said berharap, langkah ini dapat memastikan bahwa perdagangan internasional tetap berlandaskan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

Untuk dalam negeri, dia meminta pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu.

Langkah tersebut antara lain menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional, mencari pasar alternatif, serta memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri tetap berjalan.

Selain itu, Said juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hedging fund guna membantu importir dalam pembayaran impor, memperluas skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis, serta menyiapkan kebijakan kontra-siklus di sektor fiskal agar perekonomian tetap stabil.

Dia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pasar saham dan keuangan agar lebih inklusif serta menarik bagi investor internasional.

Komunikasi publik yang transparan dan akurat juga menjadi poin penting agar pelaku usaha mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dalam mengambil keputusan bisnis.

"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha," ucapnya.