TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka suara soal dugaan pemotongan uang kompensasi ratusan sopir angkot di Kabupaten Bogor.

Pihaknya tak segan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Pasalnya, kasus pemotongan tersebut termasuk ke dalam ranah pungutan liar (pungli).

Menurutnya, pungli adalah tindakan melawan hukum yang harus ditindak dengan tegas.

"Untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, anda tidak bisa tenang."

"Bahwa proses hukum harus tetap berjalan," ujar Dedi Mulyadi, dikutip dalam Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Diketahui, pihak yang diduga melakukan potongan sukarela adalah oleh oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub), Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).

Jumlah uang yang dipotong atau disunat adalah Rp 200.000 per kepala.

Adapun pemotongan uang tersebut dengan dalih "uang sukarela".

Ratusan sopir angkot pun merasa keberatan.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mengaku akan memperjuangkan warganya yang mendapatkan ketidakadilan ini.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa kembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan."

"Itu namanya adil," tutur Dedi Mulyadi.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi membuat kebijakan berupa pemberian uang kompensasi kepada sopir angkot di kawasan Puncak Bogor selama libur Lebaran 2025.

Tujuan pemberian uang kompensasi itu adalah agar para sopir angkot ini libur, sehingga macet di Puncak Bogor bisa sedikit berkurang.

Adapun jumlah total uang kompensasi yang diberikan Dedi Mulyadi sebesar Rp 1,5 juta.

Uang tersebut terdisi dari uang tunai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu.

Ternyata, dalam pengucuran uang tersebut, terjadi pemotongan oleh tiga oknum.

Para pelaku berdalih keikhlasan saat memotong bantuan dari Dedi Mulyadi.

Berdalih dana sukarela, namun nominal yang diminta justru dipatok sebanyak Rp 200 ribu.

Tentu saja hal ini memicu kemarahan Dedi Mulyadi yang mendapatkan laporan dari para sopir angkot.

Emen, salah seorang sopir angkot, mengatakan hanya mendapat uang Rp 800 ribu.

"Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp 200 ribu," kata Emen dikutip dari WartaKotalive.com.

Emen menduga pihak yang berani menyunat bantuan tersebut adalah tiga lembaga tersebut.

"Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU," kata Emen.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Dedi Mulyadi Marah Uang Kompensasi Sopir Angkot Puncak Bogor Disunat, Ini Alasan Organda

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(WartaKotaLive.com/Valentino verry)