PIKIRAN RAKYAT - Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan mulai 9 April 2025.

Pengenaan tarif ini diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump sebagai kebijakan resiprokal terhadap negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan yang merugikan AS.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, disebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen ini merupakan kelipatan dari tarif dasar 10 persen yang dikenakan AS ke semua negara.

"Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS," ujar pernyataan Kemlu RI.

Produk-produk utama Indonesia yang terdampak antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya. Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung potensi kerugian dan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional.

Tiga Senjata Strategis Prabowo Hadapi Krisis

Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan kabinetnya untuk menjalankan tiga strategi utama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional:

Memperluas Mitra Dagang dan Diplomasi Ekonomi

Dalam minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

"Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional," kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

Indonesia juga terus memperkuat perjanjian dagang multilateral seperti RCEP, serta mempercepat negosiasi dengan CP-TPP, Uni Eropa (IEU-CEPA), dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU CEPA).

Percepatan Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi

Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah akan mengelola proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pertanian, hingga kelautan.

"Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," ujar Noudhy.

Memperkuat Konsumsi Domestik dan Ketahanan Rakyat

Program makan bergizi gratis untuk 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi ujung tombak kebijakan Prabowo dalam memperkuat daya beli masyarakat.

"Upaya ini akan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia," ucap Noudhy.

Instruksi Prabowo ke Kabinet

Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kabinet untuk segera melakukan deregulasi besar-besaran demi meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

"Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Barrier," kata Kemlu dalam siaran pers.

"Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas," tuturnya menambahkan.

Sebagai bagian dari langkah diplomasi, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dan solidaritas regional bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak.

Stabilitas Keuangan Jadi Fokus

Pemerintah dan Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valas tetap tersedia, serta menstabilkan yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas global. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi dunia usaha nasional.

"Dengan strategi geopolitik yang matang dan kebijakan ekonomi yang progresif, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global," ujar Noudhy Valdryno.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di kancah global.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News