Pemprov Jakarta Salurkan Bansos KLJ, KAJ dan KPDJ untuk 219.252 Penerima Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Gubernur Jakarta , Pramono Anung , mengatakan program ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. “Bansos pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang kami sampaikan sebelumnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bantuan terdiri dari Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, jadi ada tiga yang kita berikan,” ujar Pramono di ruang Balai Agung Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025). Pramono merincikan pada tahun 2025, total penerima bantuan mencapai 219.252 orang, dengan rincian jumlah penerima KLJ sebanyak 171.010, KAJ 27.352 penerima, sedangkan KPDJ sebanyak 20.820 penerima. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jakarta atas dukungan anggaran sehingga program ini bisa direalisasikan di masa 100 hari kepemimpinan Pramono-Rano. “Tentunya ini ada shifting anggaran yang disetujui oleh DPRD, gak mungkin kalau ini tidak atas persetujuan DPRD Jakarta,” kata dia. Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan Rp 300.000 per bulan. Namun, untuk periode awal, bantuan dirapel selama tiga bulan (Januari, Februari, Maret) sehingga penerima menerima Rp 900.000 sekaligus. Mulai April 2025, bantuan akan diberikan secara bulanan sebesar Rp 300.000 per bulan. Terkait KAJ, Pramono menegaskan program ini ditujukan untuk anak berusia 0-6 tahun yang membutuhkan, bukan untuk anak jalanan. “Jadi memang anak-anak yang membutuhkan untuk itu. Pendataannya dimiliki oleh Pemprov DKI salah satunya adalah anak-anak stunting,” ungkap dia. Adapun proses verifikasi penerima bansos menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar tepat sasaran. “Acuannya DTKS, ini yang digunakan sebagai acuan, kemudian sekarang ini selain DTKS, data dari Dukcapil juga memang yang lalu dengan segala respect kepada yang ngitung memang ada perbedaan. Terutama sebenarnya di KJP, maupun KJMU dan sekarang pendataan itu kami lakukan perbaikan dan secara bersama-sama dengan DPRD Jakarta mudah-mudahan ini menjadi lebih baik,” ungkap Pramono. Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jakarta atas penyaluran bansos ini. Sebagai perwakilan rakyat, Khoirudin memastikan akan selalu mendukung terutama dalam sisi anggaran. “Kami DPRD akan mendukung dari sisi anggaran, kita bahas dan kita pastikan untuk layanan ini bisa terjamin,” ucap Khoirudin. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.