Esposin, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ikut terdampak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menutup US Agency for International Develoment/Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID, salah satunya dalam pendanaan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Retno Erawati Wulandari, menjelaskan komitmen Pemkot Solo tinggi untuk mengatasi kasus TBC dan salah satu program USAID selaam ini adalah membantu penanganan penyakit tersebut.

Dengan penutupan USAID, kini Pemkot Solo harus mencari sumber pendanaan lain untuk program tersebut. Menurut Retno, Pemkot Solo masih menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan TBC dan membutuhkan anggaran.

“Tetapi kalau tidak ada anggaran, tanpa anggaran, kita harus bisa jalan, itu komitmennya. Rapat-rapat bisa pakai Zoom Meeting atau media lainnya,” jelas Retno kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (24/3/2025).

Menurut dia, USAID tergolong lama membantu mengentaskan TBC dan HIV di Kota Solo. Meski kini bantuan dari USAID tidak ada lagi, Retno menegaskan komitmen Pemkot Solo serta pemangku kepentingan untuk mengakhiri TBC.

Sebelumnya, Sekda Solo Budi Murtono mengatakan program yang terdampak dari penutupan USAID tahun ini di antaranya program penanganan TBC. Pemkot Solo mencari pendanaan dari sumber lainnya.

Di sisi lain, Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen mengakhiri TBC. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) dia minta membuat program untuk menangani TBC.

Komitmen mengakhiri TBC itu dibacakan Wali Kota Solo dan diikuti para tamu undangan pada acara Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 di Balai Kota Solo, Senin (24/3/2025). Mereka yang hadir, antara lain Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, kepala OPD, camat, lurah, pengurus ormas, komunitas, direktur rumah sakit, jurnalis, dan akademisi.

Pada acara tersebut diungkapkan kasus TBC tersebar di lima kecamatan Kota Solo. Temuan kasus paling banyak berada di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jebres.

Perbaikan RTLH

Beberapa faktor utama kasus TBC, antara lain rumah berlantai tanah, rumah kurang ventilasi udara, rumah kurang pencahayaan alami, dan perilaku manusia. Perilaku itu berkaitan dengan perokok, riwayat berkontak dekat dengan penderita TBC dengan intensitas tinggi, tidak menutup mulut ketika batuk/bersih/batik, hingga stigma TBC.

Respati Ardi menjelaskan kesehatan merupakan salah satu program yang menjadi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kota Solo memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk layanan cek kesehatan gratis.

“Maka dari itu kami mendorong OPD dan kecamatan membuat program penanganan TBC. Lantai tanah dan ventilasi rumah yang kurang menjadi salah satu faktor kasus TBC. Kami genjot program perbaikan rumah tidak layak huni dengan APBD dan CSR,” ungkap dia.

Menurut dia, program perbaikan RTLH kerap kali terkendala dengan keluarga yang tidak memiliki sertifikat aset. Mereka magersari, menghuni rumah di bantaran sungai, hingga menduduki lahan yang bukan haknya.

“Status kepemilikan aset yang sah menjadi PR, ini perlu gotong royong, sosialisasi harus gencar. Pemerintah menyiapkan program 3 juta rumah. Kalau perlu relokasi tidak apa-apa keluar Solo. Kami sediakan rumah subsidi untuk relokasi warga Solo yang belum punya rumah bersertifikat,” papar dia.

Respati menjelaskan inovasi di bidang kesehatan harus terus dilakukan untuk menjamin hak pasien TBC. Wali Kota Solo berpesan jangan sampai banyak fasyankes di Solo namun banyak warga yang mengalami TBC.