Esposin, JOGJA—Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono (HB) X mengukuhkan pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Nayantaka, di Kepatihan, Senin (24/3/2025). Para lurah diharapkan mampu adaptif namun berakar pada tradisi.

Dalam pengukuhan ini, Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata, kembali menjadi Ketua Nayantaka. Selain Gandang, empat lurah lain juga dikukuhkan menjadi ketua pengurus di keempat kabupaten di DIY.

Sri Sultan HB X menjelaskan Nayantaka menjadi cerminan dari nilai yang hidup dalam denyut nadi masyarakat. “Nilai itu adalah ‘Kêrta Winengku Among-Praja’, bahwa kesejahteraan sejati, bukan hanya dibangun dengan kebijakan, tetapi dijaga dengan pengabdian,” ujarnya, dilansir Harian Jogja.

Di tangan para pamong yang menghayati dharmanya, rakyat merasa ditemani, didengarkan, dan dilindungi. Maka, menjadi pamong bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menyatu dalam laku. Dalam diam, ia hadir. “Dalam tindakan, ia menuntun. Dalam kepemimpinan, ia tidak menjulang—namun memayungi,” katanya.

Para lurah diharapkan selayaknya Ki Semar dalam jagad pewayangan, meski sederhana dan bersahaja, namun justru menjadi simbol kepemimpinan sejati. Menuntun dengan ‘welas asih, ngemong tanpa pamrih’, demi tercapainya cita-cita besar Reformasi Kalurahan.

“Dalam konteks penguatan kalurahan, filosofi ini menjadi penting, sebagai dasar dalam membangun sistem pemerintahan desa yang adaptif, namun berakar. Kita sedang membentuk kepemerintahan yang adaptif, dengan tetap menjunjung nilai tradisi sebagai kompas moral,” ungkapnya.

Peran Nayantaka

Nayantaka diharapkan hadir sebagai ruang aktualisasi nilai kepamongprajaan, yang menyeimbangkan antara ketaatan pada kerangka regulasi, dan keluwesan dalam memahami realitas sosial di masyarakat.

“Para pamong adalah aktor terdepan dalam pelayanan publik, yang berperan bukan sebagai pengendali, namun sebagai pelayan sejati,” kata dia.

Nayantaka juga perlu menegaskan perubahan paradigma, dari memerintah dan mengontrol, menuju pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Rakyat bukan objek kebijakan, tapi subjek perubahan. Maka seorang pamong, sebagaimana Ki Semar, adalah pemimpin yang ngemong, bukan memerintah; yang mengarahkan, bukan memaksa; yang melayani, bukan dilayani,” ujuarnya.

Ketua Nayantaka, Gandang Hardjanata, menuturkan ini merupakan periode yang kedua dirinya menjadi Ketua Nayantaka. “Di periode kedua ini semua komunikasi sudah berjalan lancar Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, semuanya nyawiji,” ujarnya.

Tugas Nayantaka kedepan menurutnya adalah menjembatani antara Pemda DIY dengan kalurahan. “Komunikasinya yang dulu jauh, sekarang dekat. Misalnya bagaimana untuk mengakses dana keistimewaan, bagaimana kebijakan kita beri masukan,” paparnya.

Berita ini telah ditayangkan di Harianjogja.com dengan judul “Sultan Kukuhkan Pengurus Nayantaka DIY, Ini Fungsinya”