TRIBUNNEWS.COM - Keberadaan investor baru di PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah kini menjadi sorotan.

Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo mempertanyakan kejelasan informasi mengenai investor tersebut, terutama karena hak-hak buruh, seperti pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR), belum dipenuhi.

Ketua FPB Sukarno mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kabar mengenai investor baru.

Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan serikat pekerja PT Sritex, yakni Widada dan Andreas, yang menyatakan isu tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Sebetulnya saya sudah konfirmasi dengan serikat pekerjanya di sana, sama Widada dan Andreas. Menurut mereka, itu hanya isu," ujar Sukarno saat berbincang dengan TribunSolo.com, Kamis (20/3/2025).

FPB juga telah melakukan konfirmasi ke Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disnaker) Sukoharjo untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Namun, pihak Disnaker juga meragukan kemungkinan PT Sritex kembali beroperasi dalam waktu dekat.

"Jadi agar jelas, kami pun sudah konfirmasi dengan Disnaker Sukoharjo. Mereka juga tidak percaya kalau Sritex akan kembali beroperasi dalam waktu sesingkat ini. Saya pun juga belum begitu yakin," jelasnya.

Sukarno menegaskan, jika memang ada investor baru, hak-hak buruh seperti pesangon dan THR harus dipenuhi terlebih dahulu.

Katanya, isu investor baru justru menimbulkan kegaduhan di kalangan eks karyawan Sritex.

"Ini malah menjadi kegaduhan di masyarakat, membingungkan. Kalau memang ada tanda tangan kontrak, lalu kontraknya untuk bekerja di mana? Kalau bekerja di Sritex, siapa yang menyewa (investor baru)? Kan belum jelas," paparnya.

Ia juga menyoroti kondisi sulit yang dihadapi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.

"Buruh ini juga resah. Ini malah seperti mempermainkan mereka. Sudah mendapat PHK, THR dan pesangon belum diberikan, tapi tiba-tiba ada isu investor baru yang belum jelas," tutup Sukarno.

Sukarno pun menduga isu investor baru bisa jadi hanyalah pengalihan perhatian dari masalah utama, yakni PHK massal serta hak-hak buruh yang belum dipenuhi.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).