Thailand Siapkan Proyek Pintasan Laut, Perdagangan Tak Lagi Lewat Selat Malaka
Espos.id
Jenis Media: Dunia

Espos.id, BANGKOK - Thailand tengah menyiapkan proyek ambisius untuk membuka jalur perdagangan internasional baru agar tak perlu lagi lewat Selat Malaka. Proyek ini berupa pembuatan zona ekonomi khusus di mana akan ada pembangunan dua pelabuhan baru di kedua sisi Semenanjung Malaya di wilayah Thailand.
Kedua pelabuhan ini akan dihubungkan dengan jalur rel kereta dan jalan raya sepanjang 100 km. Dengan adanya jalur alternatif ini, waktu pengiriman barang antara Samudra Hindia dan Pasifik dapat dipangkas, mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas laut tersibuk dunia yang melintasi Malaysia dan Singapura.
Saat ini pemerintah Thailand sedang menyusun rancangan undang-undang sebagai payung hukum pembangunan zona ekonomi khusus tersebut. Bisnis.com yang melaporkan ini berdasarkan sejumlah sumber, Sabtu (22/3/2025), menyebut RUU ini akan mendasari pembentukan sebuah komisi yang bertugas mempercepat pembangunan Koridor Ekonomi Selatan di Provinsi Chumphon, Ranong, Suratthani, dan Nakhon Si Thammarat.
Proyek Landbridge yang diusulkan oleh Partai Pheu Thai pimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diperkirakan menelan biaya sekitar 1 triliun baht (US$29 miliar). Komisi yang akan diketuai langsung oleh perdana menteri ini akan bertanggung jawab atas perencanaan logistik, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengembangan fasilitas pendukung di kawasan tersebut.
Selain itu, komisi ini juga memiliki mandat untuk mengamankan sumber pendanaan bagi proyek tersebut. RUU ini akan melalui tahap konsultasi publik sebelum diajukan ke kabinet dan parlemen untuk pembahasan lebih lanjut. Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai telah menawarkan proyek Landbridge ini kepada investor asing dalam kunjungannya ke Amerika Serikat dan China. Thailand menargetkan proyek ini rampung pada 2030.
Pemerintah juga membuka peluang bagi investor asing untuk memiliki lebih dari 50% saham dalam usaha patungan dengan perusahaan lokal guna mendukung pembangunan infrastruktur. Kantor Kebijakan dan Perencanaan Transportasi memperkirakan pembangunan pelabuhan laut dalam di Ranong (Laut Andaman) dan Chumphon (Teluk Thailand) akan menelan biaya sekitar 630 miliar baht.
Sentimen: neutral (0%)