PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani ungkap pandangannya tentang perubahan tentara aktif memainkan peran di jabatan sipil. Menurutnya, hal ini bukan masalah selama ada persetujuan dari Presiden.

Meskipun demikian, Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI saat ini mengundang banyak penolakan.

"Kalau presiden menyetujui saya kira enggak ada masalah, yang penting kan kemudian presiden memberikan persetujuan dan yang bersangkutan pensiun dari jabatan ataupun posisi dari militer aktif," kata Muzani di ruang rapat kerja MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Muzani pun menganggapnya sebagai sebuah masukan ataupun kritik. Sebab, kata Muzani, dalam negara demokrasi itu sesuatu yang biasa.

"Ya itu harus dianggap sebagai sebuah masukan ataupun kritik terhadap keadaan ini. Saya kira itu dalam negara demokrasi itu sesuatu yang biasa," ujarnya.

Tidak Menabrak Supremasi Sipil

Kendati demikian, Muzani meminta penguatan posisi TNI perlu dipertegas dalam RUU TNI. Selain itu, UU TNI sudah puluhan tahun tidak direvisi sehingga perlu penyesuaian mengikuti perkembangan zaman terkini.

"Ya harus rigid. Harus rigid. Di UU TNI supaya sipil tidak merasa terganggu, dan seterusnya harus rigid," ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News