TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Soepri Hadiono, mengatakan kenaikan harga kelapa bulat dan santan di berbagai daerah tidak dinikmati oleh petani kelapa.

"Kenaikan harga kelapa tidak dinikmati oleh petani, melainkan oleh eksportir yang menjual kelapa tanpa izin dan tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi Indonesia," ujar Soepri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

Saat Ramadan dan menjelang Lebaran, pemberitaan terkait kenaikan harga dan kelangkaan kelapa semakin masif, membebani ibu rumah tangga, pelaku UMKM, serta pengusaha katering dan restoran yang menggunakan kelapa sebagai bahan dasar.

Menurut dia, kelangkaan kelapa bulat berdampak besar pada industri kelapa di Indonesia.

Banyak industri tidak dapat berproduksi secara maksimal karena kekurangan bahan baku, bahkan beberapa telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghentikan produksi.

APKI dan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI)  melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelapa Bulat untuk Menstabilkan Pasokan Kelapa Dalam Negeri serta Keberlangsungan Kesejahteraan Petani Kelapa di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

“Sinergi antara petani kelapa dan industri pengolahan kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Dengan ditandatanganinya MoU ini, kita berharap dapat mendukung keberlanjutan kesejahteraan petani kelapa,” jelas Soepri Hadiono.

Wakil Ketua Umum I HIPKI, Jeffrey Koes Wonsono, berharap kelapa bisa naik kelas sehingga potensi kelapa Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa serta meningkatkan perekonomian negara.

"Dengan mengolah kelapa di dalam negeri menjadi berbagai produk turunan, maka nilai tambahnya akan meningkat. Selain itu, industri ini juga dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan pemasukan negara,” ungkap Jeffrey Koes.

Pada 24 Februari 2025, HIPKI dan APKI bersama beberapa asosiasi industri pengolahan kelapa serta asosiasi petani kelapa telah mengadakan rapat khusus dengan Kementerian Sekretariat Negara membahas dampak ekonomi akibat kondisi darurat kelapa.

"MoU ini merupakan tindak lanjut dari berbagai pertemuan sebelumnya. HIPKI dan APKI berkomitmen  membangun kerja sama saling menguntungkan dalam rangka mencari solusi konkret terkait penyelenggaraan dan pengelolaan kelapa bulat guna menciptakan stabilitas pasar dalam negeri serta menjaga kesejahteraan petani kelapa," ujarnya.

Sebelumnya, asosiasi industri dan petani kelapa telah bertemu dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk membahas kondisi darurat kelapa.

Salah satu hasil diskusi, Menteri Perindustrian pada 24 Februari 2025 telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI dan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi terkait mitigasi kelangkaan bahan baku kelapa.

Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, Sekretariat Komisi Pengarah BPDP mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Perindustrian.

Rapat membahas pungutan ekspor komoditas kelapa dan kakao sebagai bagian dari upaya mengatasi kelangkaan kelapa sekaligus mempercepat program hilirisasi kelapa di Indonesia.

Nota kesepahaman antara HIPKI dan APKI sejalan dengan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia yang ditandatangani pada 10 Maret 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, hilirisasi kelapa sangat penting karena dapat meningkatkan nilai ekspor produk kelapa yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah.

"Proses hilirisasi kelapa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menambah devisa negara, serta membantu mengurangi kemiskinan di daerah penghasil kelapa. Hilirisasi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk olahan kelapa," ujar Amran.

Soepri menambahkan, HIPKI dan APKI mendukung program hilirisasi kelapa di Indonesia. MoU ini menjadi bukti keseriusan dalam menindaklanjuti kesepakatan yang juga telah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati mengatakan, kolaborasi antara industri dan petani sangat penting untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi kelapa.

“Sinergi erat antara sektor industri dan petani memiliki peran krusial dalam mendorong keberhasilan program hilirisasi kelapa," ujarnya.

Dengan demikian, peningkatan nilai tambah produk kelapa, daya saing di pasar global, serta kesejahteraan petani dapat tercapai.