TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan keterbukaannya terhadap imbauan tersebut.

Menurutnya, selama produktivitas pekerja tetap terjaga, WFA sejak H-7 Lebaran di kalangan perusahaan swasta bisa ditetapkan.

"Kami sih open saja untuk membantu supaya tidak terlalu macet [dan mengurangi potensi, red] kecelakaan," katanya ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Jumat (14/3/2025).

Meski demikian, Anindya menyebut bahwa keputusan WFA bagi swasta masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan anggota Kadin lainnya.

Pasalnya, tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Contohnya, perusahaan yang mengelola pabrik tetap harus beroperasi seperti biasa.

"Kami secara umum akan diskusi dengan konstituen kami [karena pelaksanaan] tidak bisa semua sektor," ujar Anindya.

"Kalau pabrik-pabrik itu kan ada kliennya, tanggung jawabnya, dan kapasitasnya terpenuhi. Perusahaan yang berbasis layanan mungkin bisa lebih memadai," ucapnya.

Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) dalam momentum menjelang lebaran 2025.

"Tak hanya ASN, karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA," kata Juru Bicara PCO Adita Irawati melalui siaran pers, Kamis (6/3/2025).

Selain itu, Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya Jumat (28/3/2025).

Kemenhub memperkirakan sebanyak 16,85 juta pemudik yang akan melakukan perjalanan pada puncak arus mudik tersebut.

Imbauan pemerintah untuk menerapkan FWA atau WFA pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.