AS Main Dua Kaki, Niat Israel Lanjut Perang di Gaza Terjegal Krisis Pasukan: Peserta Wajib Militer Kabur

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah laporan dari surat kabar Israel, Haaretz mengungkap kalau tentara Israel (IDF) tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan divisi prajurit cadangan.

Reserve division adalah tulang punggung IDF di berbagai operasi militer dan pertempuran yang mereka hadapi.

Dalam sistem kemiliterannya, Israel mengandalkan perekrutan pemukim dan warga negara sebagai prajurit tempur dalam kerangka wajib militer.

Masalahnya, kata laporan Haaretz, tanda-tanda yang jelas muncul dari meningkatnya keengganan dari warga Israel untuk menanggapi panggilan dinas militer.

"Hal ini melemahkan kemampuan Israel untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza jika terjadi gagalnya negosiasi gencatan senjata dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas," kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Selasa (11/3/2025).

Koresponden militer Haaretz, Amos Harel mengungkapkan, angka perkiraan dari IDF menunjukkan kalau setengah dari pasukan cadangan di beberapa unit tempur belum bergabung dengan kedinasan militer baru-baru ini.

"Sementara, IDF berusaha menutupi masalah ini, mengingat 70 persen dari masyarakat Israel menentang kembalinya operasi militer, menurut jajak pendapat baru-baru ini," kata ulasan tersebut.

Wanita polisi Israel mengamankan seorang pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Haredi. (khaberni) Krisis Prajurit Divisi Cadangan dan Haredi

Laporan Harel tersebut juga menyoroti masalah mendalam yang dihadapi tentara Israel untuk pertama kalinya.

"Bahaya tersebut adalah sejumlah prajurit cadangan benar-benar tidak akan bergabung jika pemerintah memutuskan untuk kembali berperang, sesuatu yang belum pernah ada dalam bentuk pembangkangan seperti ini sebelumnya," kata laporan tersebut.

"Di banyak unit militer, hanya sekitar setengah dari prajurit yang baru-baru ini melapor bertugas, menurut perkiraan IDF, yang mencerminkan menurunnya antusiasme terhadap perang seiring berjalannya waktu," tambah laporan tersebut.

Perkembangan ini menempatkan kepemimpinan militer IDF dan kalangan politik Israel dalam posisi yang sulit, karena mereka harus membujuk prajurit untuk kembali ke medan perang di tengah meningkatnya penentanagan dan perdebatan tentang patut tidaknya melanjutkan perang Gaza, kata ulasan Harel.

Analis militer tersebut menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal karena posisi garis kerasnya mendukung kembali pecahnya perang Gaza.

Dalam wawancara dengan Lembaga Penyiaran Israel Kan, Smotrich meminta prajurit cadangan untuk mempersiapkan diri menghadapi panggilan segera untuk tugas tambahan, menekankan bahwa Israel akan segera kembali berperang melawan Hamas di Gaza.

Bagi Harel, komentar Smotrich ini adalah upaya untuk mengaburkan keparahan krisis yang dialami IDF.

Harel yakin bahwa Smotrich hidup di dunia yang terpisah dari realitas politik dan militer saat ini, dan mengabaikan beban berat yang ditanggung oleh tentara cadangan dan tentara reguler.

Ia mengatakan kalau pernyataan menteri ini "menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara kepemimpinan politik dan realitas di lapangan, karena tampaknya para menteri tidak menyadari besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh tentara dan keluarga mereka."

Hal ini, kata Harel, juga menyoroti perpecahan di Israel atas masalah perang, dengan perdebatan sengit dalam pemerintahan, yang ia yakini tampak terpecah soal apakah Israel akan melanjutkan perang atau bersedia menegosiasikan kesepakatan baru soal pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas.

Dalam konteks ini, katanya, "Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini sebagian besar setuju dengan Smotrich untuk melanjutkan operasi, menghadapi tekanan internal dan eksternal yang meningkat."

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Kirya, markas militer Israel, di Tel Aviv, untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, 16 Januari 2025. ( (Gerakan Pro-Demokrasi/Yael Gadot) 70 Persen Warga Israel Ingin Perang Gaza Setop, Netanyahu di Simpang Jalan

Analis militer tersebut menjelaskan, jajak pendapat, yang menunjukkan kalau 70 persen warga Israel mendukung kesepakatan pertukaran tawanan bahkan jika kesepakatan itu mencakup konsesi besar kepada Hamas, menempatkan pemerintah di depan pilihan yang sulit.

Bak simalakama, Israel menghadapi posisi sama-sama sulit di Gaza, penyelamatan sandera yang berarti bernegosiasi dengan Hamas dan perpecahan di pemerintahan yang mengancam posisi Netanyahu atau melanjutkan perang tapi dengan krisis pasukan dan risiko kekalahan lagi seperti yang terjadi pada 15 bulan agresi pertama.

Kekalahan Israel yang dimaksud adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan utama agresi yaitu, penyelamatan sandera dan pemberangusan Hamas.

"Pilihan sulit itu adalah tetap melanjutkan perang sambil menghadapi krisis internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di militer, atau menerima penyelesaian (negosiasi dengan Hamas) yang dapat menyebabkan dampak politik bagi Netanyahu dan sekutunya di sayap kanan," ujar Harel.

Ia juga mengomentari upaya Kepala Staf yang baru, Eyal Zamir, yang saat ini tengah mengembangkan rencana operasional untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya negosiasi dan dimulainya kembali pertempuran di lapangan.

PANTAU PASUKAN - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir memantau pasukan seusai menjabat sebagai panglima baru Militer Israel. Eyal Zamir dilaporkan menghapuskan jadwal cuti tahunan personel IDF sepanjang tahun. (IDF/Ynet/Tangkap Layar)

Ia mengatakan, "Tentara Israel tengah berupaya beradaptasi dengan situasi baru, tetapi menghadapi kendala terkait dengan menurunnya moral pasukan reguler dan kurangnya semangat prajurit cadangan."

Harel meyakini beban yang ditanggung tentara Israel semakin bertambah karena meningkatnya kebutuhan keamanan, baik di Jalur Gaza maupun di perbatasan utara dengan Lebanon dan Suriah.

Ia mencatat kalau tentara IDF perlu memperkuat pertahanannya untuk mencegah terulangnya serangan serupa dengan yang terjadi pada 7 Oktober 2003.

Selain itu, pengerahan pasukan di Golan dan Lebanon selatan menghabiskan sumber daya tambahan, yang mempersulit pengalokasian kekuatan yang cukup untuk operasi darat baru di Gaza.

Analis militer itu tak lupa menyoroti masalah lain, yakni persoalan perekrutan kaum Yahudi religius (Haredim), seraya menunjuk pada krisis yang dihadapi tentara Israel, karena level politik saat ini tidak berniat membatalkan kesepakatan politik dengan partai Haredi, yang menjamin berlanjutnya penghindaran sektor ini dari kewajiban dinas militer.

Ia yakin bahwa "solusi yang diusulkan oleh militer, seperti pembentukan brigade Haredi, tidak dapat didiskusikan. Sebab dalam praktiknya, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah pria ultra-Ortodoks yang melamar dinas militer."

Masalah ini telah membuat marah sebagian besar masyarakat Israel, karena pengecualian berkelanjutan bagi Haredim dianggap sebagai pengurasan sumber daya tentara reguler dan ketidakadilan bagi prajurit yang menghadapi tekanan yang semakin meningkat.

AGRESI GAZA - Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. Israel kini dihadapkan pada posisi sulit antara melanjutkan agresi dan perang di Gaza atau bernegosiasi dengan Hamas demi keselataman nyawa sandera. Posisi Amerika: Dua Kaki

Analis militer Israel itu juga membahas keadaan kebingungan yang dialami Israel karena langkah baru Amerika Serikat (AS) untuk membangun saluran belakang rahasia untuk negosiasi dengan Hamas melalui Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump, dan pernyataan mengejutkan yang dibuatnya dalam wawancara dengan media di Amerika Serikat.

Meskipun ia mengatakan kalau pernyataan-pernyataan ini telah diabaikan oleh tindakan balasan Israel, ia juga percaya bahwa “Presiden AS Donald Trump masih berharap untuk mencapai kesepakatan, dan diragukan bahwa ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah melalui pendudukan Israel yang baru di Jalur Gaza.

" Trump terus mengancam Hamas bahwa ia akan mendukung operasi Israel yang menyakitkan, tetapi ia tidak menghalangi jalan untuk mencapai kesepakatan pada kesepakatan berikutnya untuk mengembalikan para sandera yang tersisa,” kata analis tersebut menjelaskan sikap dua kaki AS.

Ia juga menunjukkan bahwa konteks rencana Mesir yang disetujui oleh pertemuan puncak Arab di Kairo minggu lalu masih berputar di sekitar gencatan senjata, pengembalian semua tahanan, penarikan penuh Israel dari seluruh Jalur Gaza, pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina tanpa partisipasi Hamas, dan kehadiran pasukan Arab di Jalur Gaza, yang dilihat Harel sebagai langkah yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump dalam konteks mempertahankan gencatan senjata dan pengembalian tahanan Israel.

"Penting bagi Amerika agar gencatan senjata dipertahankan dan lebih banyak lagi yang diculik mulai kembali ke rumah, meskipun itu terjadi dalam jangka waktu tertentu," simpul Harel.

"Di depan mata mereka ada contoh lain yang relatif berhasil dari sebuah kesepakatan yang telah bertahan sejauh ini, terlepas dari semua pelanggaran dan hambatan, yaitu gencatan senjata antara Israel dan Lebanon," katanya.

(oln/hrtz/khbrn/*)