Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Sebuah sumber Palestina yang mengetahui negosiasi antara Hamas dan pemerintah AS membantah laporan yang mengklaim bahwa gerakan itu telah setuju untuk melucuti senjata sebagai imbalan atas gencatan senjata jangka panjang di Gaza, menurut Sky News Arabia .

Berbicara secara eksklusif kepada saluran berbahasa Arab kemarin, sumber tersebut menyatakan: “Hamas tidak mengusulkan gagasan untuk menarik diri dari politik dan melucuti senjata sebagai imbalan atas gencatan senjata jangka panjang yang berlangsung antara lima dan sepuluh tahun.”

Sumber tersebut menambahkan bahwa “gagasan Hamas untuk menarik diri dari politik dan melucuti senjata sebagai ganti gencatan senjata jangka panjang diusulkan oleh delegasi AS tetapi ditolak oleh gerakan tersebut.”

Sumber tersebut menjelaskan lebih lanjut: “Hamas menunjukkan fleksibilitas dan setuju untuk membebaskan sepuluh sandera dengan imbalan gencatan senjata selama dua bulan, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan tersebut, yang menyebabkan penangguhannya.”

“Hamas juga mengusulkan pembebasan warga negara Amerika Aidan Alexander sebagai isyarat niat baik, tanpa upacara serah terima resmi, untuk menjaga negosiasi tetap terbuka dengan Washington,” tambah sumber itu.

Sebelumnya, Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump untuk urusan penyanderaan, mengungkapkan beberapa rincian pertemuan yang diadakan dengan Hamas untuk mencapai kesepakatan mengenai Gaza, dan menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai "sangat membantu."

Dalam sebuah wawancara, Boehler menyatakan bahwa Hamas telah menawarkan untuk membebaskan semua sandera dengan imbalan gencatan senjata yang berlangsung antara lima dan sepuluh tahun.

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa skenario yang mungkin dapat dibayangkan di mana tahanan dari kedua belah pihak akan dibebaskan, gencatan senjata jangka panjang akan dicapai, Hamas akan dilucuti, dan kelompok itu akan mengundurkan diri dari pemerintahan Gaza.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR