TRIBUNNEWS.COM - Mantan Presiden Rodrigo Duterte ditahan setelah pemerintah Filipina menerima surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk penangkapannya pada hari Selasa (11/3/2025).

“Pagi ini, INTERPOL Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC),” menurut pernyataan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, pada Selasa.

Rodrigo Duterte kembali ke Ibu Kota Filipina, Manila, pada hari Selasa dari Hong Kong setelah menyampaikan pidato berapi-api pada rapat umum kampanye hari Minggu (8/3/2025) kepada diaspora Filipina di Hong Kong.

"Setibanya di sana, Jaksa Agung mengajukan pemberitahuan ICC untuk surat perintah penangkapan terhadap mantan Presiden atas kejahatan terhadap kemanusiaan," kata pernyataan itu.

Rodrigo Duterte saat ini berada dalam tahanan pihak berwenang dan dalam keadaan baik, seperti diberitakan CNA.

Sebelumnya, selama acara di Hong Kong, Rodrigo Duterte mengecam penyelidikan ICC di tengah spekulasi ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas perannya dalam operasi perang melawan narkoba yang kontroversial.

"Perang Melawan Narkoba" ala Gangster pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte 

Sejak Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina pada 1 Juli 2016, ia telah menjadikan perang melawan narkoba sebagai prioritas utamanya.

"Kami tidak akan berhenti sampai bandar narkoba terakhir, pemodal terakhir, dan pengedar terakhir menyerah atau dipenjara atau dipenjarakan, jika mereka menghendakinya," ujar Rodrigo Duterte dalam pidato kenegaraan pertamanya.

Kebijakan tersebut adalah kebijakan khasnya setelah Rodrigo Duterte meraih kekuasaan pada tahun 2016.

Selama kampanye, ia menjanjikan pemberantasan kejahatan dan akan membunuh pengedar narkotika.

"Jika saya berhasil masuk ke istana presiden, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, sebaiknya kalian keluar karena saya akan membunuh kalian," kata Rodrigo Duterte menjelang kemenangannya dalam pemilu pada 9 Mei 2016.

Human Rights Watch mengatakan "perang melawan narkoba" telah menyebabkan kematian lebih dari 12.000-30.000 warga Filipina hingga saat ini, sebagian besar adalah kaum miskin perkotaan.

Setidaknya 2.555 pembunuhan telah dikaitkan dengan Kepolisian Nasional Filipina, yang dibantah oleh pihak berwenang.

ICC telah menyelidiki sejumlah besar pembunuhan yang dilakukan polisi dan orang-orang bersenjata di bawah tindakan keras mantan presiden terhadap narkoba ilegal, yang mengakibatkan ribuan tersangka yang sebagian besar miskin tewas.

Sementara itu, pemerintah di bawah Presiden Filipina Ferdinand Marcos telah mengindikasikan Rodrigo Duterte dapat diserahkan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)