Kediri, Beritasatu.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Pemerintah juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan agar dana program ini digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

"Kami berharap pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran ini agar benar-benar transparan dan akuntabel," ujar Staf Pimpinan Wakil Ketua BGN, Alwin Supriadi, seusai sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

Alwin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, mulai dari pengelolaan, distribusi, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan atau memiliki data terkait potensi korupsi dalam program ini.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar program makan bergizi gratis yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

"Siapa pun boleh melaporkan jika melihat adanya penyimpangan, apalagi jika memiliki data pendukung. Kami siap menindaklanjuti laporan tersebut," jelasnya.

BGN juga membuka akses bagi masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

"Silakan tanyakan kepada SPPG di daerah masing-masing. Masyarakat boleh ikut mengawasi. Jika ditemukan penyelewengan (makan bergizi gratis), pemerintah pusat akan melakukan evaluasi. Kami sudah bekerja sama dengan KPK," pungkasnya.