TRIBUNNEWS.COM, DAMASKUS - Dalam dua hari terakhir, bentrokan antara pasukan keamanan Pemerintah Suriah yang dimotori oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok oposisi di Suriah telah menyebabkan ratusan orang tewas.

Kejadian ini merupakan bagian dari kampanye keamanan yang lebih luas untuk menargetkan sisa-sisa Angkatan Bersenjata Arab Suriah (SAA) di wilayah pesisir negara tersebut.

Pasukan Pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Ahmad al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda di Irak, disebut melakukan serangkaian pembunuhan massal dan eksekusi di luar hukum terhadap anggota minoritas Alawite.

Menurut laporan dari Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR), 69 dari korban yang tewas adalah anggota minoritas Alawite, sementara sisanya termasuk anggota keamanan pemerintah dari sekte Sunni, anggota SAA yang merupakan sekte Alawite, dan warga sipil yang terjebak dalam bentrokan.

Kejadian ini berlangsung di berbagai lokasi, termasuk desa al-Muktariyya dan Al-Haffeh di pedesaan Latakia, serta kota Waroud di pedalaman utara Damaskus.

Di Al-Haffeh, 20 orang dilaporkan dibunuh oleh militan HTS, sementara di Waroud, sumber lokal melaporkan bahwa keluarga Alawite diserang di rumah mereka.

Bentrokan ini terjadi setelah serangkaian serangan oleh sisa-sisa SAA (tentara era Assad) terhadap anggota Komando Operasi Militer Suriah awal pekan ini.

HTS kemudian mengerahkan pasukan tambahan untuk operasi keamanan besar-besaran di wilayah pesisir Latakia dan Tartous.

Kekerasan ini dipicu oleh serangan mendadak dari sisa-sisa SAA yang melakukan penyergapan terhadap pasukan pemerintah.

Sebagai respons, HTS melakukan mobilisasi pasukan untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang strategis.

SOHR melaporkan bahwa pasukan pemerintah melancarkan serangan besar-besaran di Qardaha, kota asal mantan Presiden Bashar al-Assad, setelah para pejuang dari pemerintah sebelumnya mengambil alih beberapa desa.

Tank dan kendaraan lapis baja dikerahkan untuk mengembalikan kontrol atas wilayah tersebut.

Sebelumnya, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Baniyas, sebuah kota pesisir strategis, sementara Jableh masih berada di bawah kendali hampir total pemerintah meskipun perlawanan bersenjata masih terjadi di daerah pegunungan di sepanjang garis pantai.

Laporan ini didasarkan pada informasi dari Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah dan sumber lokal yang melaporkan situasi di lapangan.

Seperti diketahui, milisi Pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham melancarkan serangan kilat yang menggulingkan al-Assad pada tanggal 8 Desember.

Setelah menggulingkan Assad, para milisi itu kini direkrut menjadi pasukan keamanan Suriah di bawah rezim baru.

Pasukan keamanan baru negara itu sejak itu telah melancarkan kampanye ekstensif untuk berusaha mengusir loyalis al-Assad dari bekas bentengnya.

Warga dan organisasi telah melaporkan pelanggaran selama kampanye tersebut, termasuk penyitaan rumah, eksekusi lapangan, dan penculikan.

Pemerintah baru Suriah menggambarkan pelanggaran tersebut sebagai “insiden terisolasi” dan berjanji akan mengejar mereka yang bertanggung jawab.

Sementara itu, Pemerintah setempat di kota Tartus, Suriah, mengumumkan jam malam di seluruh kota mulai Kamis malam hingga pemberitahuan lebih lanjut, menyusul kerusuhan baru-baru ini di beberapa wilayah pesisir, yang mencakup insiden kerusuhan dan kekerasan.
Tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keselamatan penduduk dan warga negara – kata pernyataan pihak berwenang.

Jam malam akan berlaku mulai pukul 10 malam hingga pukul 10 pagi.