TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan istrinya, Wiwiek Hargono, menginap di hotel berbintang pada saat banjir mengepung Kota Bekasi.

Hal itu diketahui melalui unggahan yang beredar di media sosial.

Sikap tersebut menuai kritik dari masyarakat.

Dalam video yang beredar menunjukkan bahwa Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel.

Tri berdalih bahwa maksud dirinya menginap bukan untuk bermewah-mewahan.

Melainkan, memilih lokasi yang strategis untuk meninjau korban banjir.

Justru pilihan menginap di hotel karena menurutnya bertujuan untuk dapat melayani warga dengan cepat.

"Tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi, supaya ini saja, supaya prosesnya (kebutuhan logistik warga terdampak banjir) bisa dipastikan lebih aman, tidak ada pengin kesan bermewah-mewahan," kata Tri, Rabu (5/3/2025) dikutip dari Tribun Bekasi.

"Saya selamatkan dulu anak dan istri saya, kemudian pagi-pagi jam 6 pagi saya juga harus sudah bergabung dengan warga, saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap, karena memang sejak jam 10 malam saya berada di lapangan, jam 2 pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya," lanjutnya.

Tri menjelaskan sebelum banjir melanda, ia sempat khawatir kediamannya di Perumahan Kemang Pratama, Kecamatan Rawalumbu akan terendam banjir.

"Karena pada saat jam 02.00 WIB pagi itu memang ketinggian air sudah 600, dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam, nah kalau saya bertahan di dalam (rumah) berarti saya enggak bisa keluar," jelasnya.

Tri menyampaikan tidak lama menetap di hotel.

Merespons hal ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan teguran.

Menurut Dedi, sebagai figur publik, istri pejabat seharusnya ikut merasakan penderitaan masyarakat yang tengah menghadapi musibah banjir.

Sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi, Wiwiek Hargono semestinya turut membantu sang suami bertugas di lapangan sebagai baktinya yang merupakan pejabat publik.

"Kepada seluruh pejabat di mana pun berada, ya hari ini istri pejabat mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat," ujarnya kepada awak media di Kantor BPK Jabar, Rabu (5/3/2025).

Meski demikian, Dedi mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada istri Wali Kota Bekasi.

Namun, pembinaan tetap akan diberikan kepada pejabat dan pasangan pejabat yang dianggap kurang menunjukkan empati pada masa krisis.

"Sebagai Gubernur, saya bisa melakukan pembinaan berupa teguran. Melalui media ini, saya menyampaikan teguran kepada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat," ujarnya.

(Tribunnews.com/Milani) (TribunBekasi.com/Rendy Rutama)