TRIBUNNEWS.COM – Mesir pada hari Selasa, (4/3/2025), sudah menyodorkan rencana pembangunan kembali Jalur Gaza selama lima tahun yang bakal menelan biaya $53 miliar atau sekitar Rp864,5 triliun.

Proposal pembangunan Gaza itu disampaikan saat konferensi Liga Arab di Kota Kairo, Mesir.

Usul tersebut merupakan tanggapan Mesir atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan paksa warga Palestina dari sana.

Mesir menolak mentah-mentah rencana Trump. Negara Arab itu ingin membangun kembali Gaza tanpa harus memindahkan warga Gaza.

Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

Middle East Eye melaporkan rencana itu ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

Pembangunan kembali Gaza akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Tahap persiapan berlangsung selama enam bulan dan diperkirakan memerlukan biasa $3 miliar. Pada tahap ini puing-puing akan disingkirkan, perumahan darurat dibuat, dan ada perbaikan sebagian bangunan yang rusak.

Lalu, tahap itu akan dilanjutkan ke tahap pertama yang berlangsung selama dua tahun dan memerlukan $20 miliar. Pada tahap ini akan ada pembangunan kembali infrastruktur, bangunan untuk pelayanan, perumahan permanen, dan perbaikan lahan pertanian.

Selanjutnya, ada tahap dua yang memakan waktu dua setengah tahun dan memerlukan biaya $30 miliar. Pada tahap ini infrastruktur akan dirampungkan. Lalu, ada pembangunan zona industri, pelabuhan, dan bandara.

BLOKIR BANTUAN - Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni) Bisa saja setara dengan nilai korupsi Pertamina

Biaya besar pembangunan kembali Gaza, yakni Rp864,5 triliun, bisa saja setara atau bahkan lebih besar daripada nilai korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga selama lima tahun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaspuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut akibat kasus korupsi itu, negara merugi sebesar Rp193,7 triliun. Kerugian itu hanya untuk tahun 2023 saja.

Harli menyebut tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) untuk tahun 2018-2023 belum dihitung.

Menurut dia, kerugian negara pada tahun 2023 baru hitungan sementara.

Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi.

"Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023," katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Menuru Harli, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar Rp193,7 triliun, total kerugian selama 2018-2023 mencapai Rp968,5 triliun.

Perkiraan nilai itu bahkan lebih besar daripada perkiraan biaya pembangunan kembali Gaza yang disampaikan Mesir.

"Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," katanya.

Harli menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus menghitung kerugian negara dari tahun 2018-2023 karena kasus megakorupsi ini.

Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

"Kita ikuti perkembangnya nanti," katanya.

(Tribunnews.com/Febri/Tyo)